Revisi RTRW, Tingkatkan PAD

103

BATANG-Setelah merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), banyak kemajuan yang dicapai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahkan telah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) 300 persen dari sebelumnya. Hal itulah yang hendak dicontoh DPRD Batang untuk mendorong RTRW Batang yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Batang, Ahmad Fauzi Jum’at (4/7) siang kemarin, di ruang kerjanya. Pascamelakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Lombok Barat, NTB pada Kamis (18/6) lalu.
“Dipilihnya Kabupaten Lombok Barat sebagai kota tujuan studi banding, lantaran sebagai kabupaten terbaik yang dapat menata kota pada pengembangan kawasan perekonomian, guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Kepada Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Lombok Barat, H Baihaqi, yang menerima kunjungan kerja anggota Komisi C, DPRD Kabupaten Batang saat itu menjelaskan bahwa Kabupaten Lombok Barat, setelah merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerahnya, banyak kemajuan yang dicapai, hingga mendongkrak Pendapata Asli Daerah (PAD) hingga 300 persen dari sebelumnya.
“Bupati Lombok Barat, H Zainy Arony langsung membuat Perda RTRW di Kabupaten Lombok Barat guna membuat investor merasa aman dan nyaman serta bisa lebih mengembangkan usaha,” kata Ahmad Fauzi menirukan Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Lombok Barat, H Baihaqi yang menerima kunjungan Komisi C DPRD Kabupaten Batang.
Dijelaskan Baihaqi, dengan adanya Perda RTRW, investor memiliki kepastian hukum dan mendapat perlindungan, sehingga usahanya bisa berkembang dan dapat memberikan kontribusi pajak ke Pemkab Lombok Barat. “Namun kami juga terus melakukan penataan dan pengembangan kawasan ekonomi, dengan pembangunan sarana infrastruktur yang menunjang pengembangan bisnis di wilayah daerah tersebut,” tandas Baihaqi.
Ditambahkan Ahmad Fauzi, saat ini Kabupaten Batang tengah menata kawasan perekonomian dengan menentukan dan mengembangkan RTRW dalam pengembangan wilayah. Dengan adanya RTRW, maka zona wilayah akan jelas status dan penggunaannya. “Pemkab Batang perlu menata ulang RTRW, agar investor dalam mengembangkan usahanya tidak salah arah. Dan arah pembangunan ke depan bisa terukur dan terarah sesuai dengan fungsi dan penggunaannya,” ungkap Ahmad Fauzi.
Karena itu, pihaknya mendorong Pemkab Batang untuk berani meninjau ulang RTRW. Jika perlu, dapat meniru langkah Bupati Lombok Barat dengan membuat Perda RTRW. ”Sepulang kunjungan kerja dari Lombok Barat, kami langsung memberikan arahan dan masukan kepada Pemkab Batang. Intinya harus merevisi RTRW, agar bisa meningkatkan PAD Kabupaten Batang sendiri,” tandas Ahmad Fauzi.
Sementara itu, Wakil Bupati Batang, Soetadi, membenarkan jika sudah saatnya Pemkab Batang merevisi RTRW wilayahnya, guna pengembangan potensi ekonomi yang berdampak pada peningkatan PAD. ”Pemkab sudah mulai menginventarisasi semua permasalahan, termasuk mengakomodasi masukan dari DPRD guna merevisi RTRW. Karena RTRW yang ada sudah tidak pas lagi,” tutur Soetadi. (thd/sct/ida)