Lurah-Kades ’Diarahkan’ Pilih Capres Tertentu

99

”Saya sudah ngecek dan melacak, gubernur tidak pernah keluarkan surat seperti itu.”

Sri Puryono
Plt Sekda Jateng

Ganjar Pastikan Surat Edaran Palsu

GUBERNURAN – Beredarnya dokumen Surat Edaran (SE) kepada lurah, kepala desa, dan aparat desa di Jateng untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu pada Pilpres 9 Juli mendatang membuat pemprov gerah. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan tidak pernah mengeluarkan SE yang secara tersirat mengarahkan para lurah dan kepala desa di Jateng untuk memilih pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sesuai dengan haluan politik Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yang merupakan kader PDIP sekaligus Ketua Tim Relawan Jokowi-JK Jateng.
”Surat itu tidak benar, kalau tidak benar ya tidak benar, karena Gubernur Jateng tidak pernah mengeluarkan surat yang intinya mengarahkan kepala desa ke calon (presiden) tertentu atau kelompok tertentu,” kata Plt Sekda Jateng Sri Puryono, Jumat (4/7).
Hal tersebut disampaikan Sri saat dikonfirmasi sejumlah wartawan mengenai kebenaran SE Gubernur Jateng bernomor 78061 tertanggal 2 Juli 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah. Copy SE yang ditandatangani dan dilengkapi stempel Ganjar tersebut beredar di sejumlah wartawan dan berisi tiga poin.
Poin pertama meminta lurah dan kepala desa selalu bersikap netral dalam melayani warga masyarakat di daerah masing-masing dan mengedepankan sikap profesionalisme. Poin kedua, tidak menunjukkan sikap berbeda secara politik dengan haluan politik Gubernur Jateng pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 untuk menjaga kesinambungan pembangunan di provinsi Jateng.
Poin ketiga, apabila tidak dipatuhi sebaik-baiknya surat edaran ini oleh setiap lurah, kepala desa, aparat desa akan berpengaruh terhadap pengajuan pagu anggaran pembangunan di kelurahan dan di desa. ”Saya sudah ngecek dan melacak, gubernur tidak pernah keluarkan surat seperti itu,” ujar Sri Puryono.
Surat edaran yang terdapat tanda tangan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tersebut ditembuskan kepada Sekda Jateng, para Asisten Sekda Jateng, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jateng, bupati dan wali kota se-Jateng, camat se-Jateng, dan lurah/kepala desa se-Jateng.
Terpisah, Gubernur Ganjar Pranowo menyebut surat edaran tersebut merupakan fitnah. ”Puasa-puasa kok menfitnah, saya terkejut ketika ada yang menanyakan hal itu. Lalu saya cek mungkin saya khilaf dengan menandatangani surat seperti itu dan rasanya kok bodoh sekali,” katanya.
Menurut Ganjar, isi dari surat edaran Gubernur Jateng yang diduga palsu itu cukup menarik karena meminta aparat desa netral dan harus sehaluan dengan dirinya dalam menentukan sikap politik pada Pemilu Presiden 2014. ”Jika tidak sehaluan dengan saya, maka nanti kalau ada anggaran tidak dapat, padahal saya kemarin terpilih saja semua desa saya kasih anggaran tanpa terkecuali karena ini komitmen saya sejak membahas Undang-Undang Desa di Komisi II DPR RI,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak pernah mengeluarkan dan mengirim surat edaran yang ditujukan kepada jajaran aparat desa terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden 9 Juli 2014. ”Kades itu urusannya bupati bukan gubernur, mbok sudahlah gak usah ada fitnah-fitnah. Dugaan saya, yang memfitnah saya itu tidak puasa,” kata mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini. Ganjar berencana melaporkan kasus ini kepada kepolisian agar bisa ditindaklanjuti. (ric/aro/ce1)