PLEBURAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menyatakan menjelang pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2014, kondisi masyarakat di Jawa Tengah kondusif. Hingga saat ini belum ditemukan tindak pidana pelanggaran kampanye yang mengarah kepada ranah hukum. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejati Jateng Babul Khoir Harahap saat ditemui wartawan di kantornya, kemarin.
Menurut Babul, kondisi tersebut memungkinkan pelaksanaan pilpres nantinya berlangsung tertib dan aman. ”Selama ini belum ada (pelanggaran) yang bisa dibawa ke penegakan hukum. Jika nanti ada, langsung kami jerat dengan undang-undang tentang pilpres,” ungkapnya seraya mengaku akan terus berkoordinasi dengan gubernur, kepolisian, serta KPU dan Bawaslu.
Babul menegaskan, kampanye yang dilaksanakan partai pendukung calon presiden di Jateng masih dalam tahap wajar. Meski begitu, pihaknya akan terus meningkatkan kewaspadaan baik sebelum, sesudah, dan pada saat pelaksanaan pilpres. ”Saat-saat itu sangat rawan terjadi pelanggaran. Karena politik uang bisa saja terjadi,” katanya.
Ditambahkan, belajar pada pemilihan legislatif (pileg) beberapa waktu lalu, pihaknya tidak segan-segan menjerat pihak yang melakukan pelanggaran ke ranah hukum. Tidak memandang apakah itu pejabat publik, petinggi partai, dan juga penyelenggara pemilu. ”Hal tersebut (penegakan) hanya ada di Jawa Tengah. Sementara di daerah lain tidak ada,” klaimnya.
Pernyataan tersebut mengarah kepada peristiwa beberapa waktu lalu saat Bupati Semarang Mundjirin yang dimejahijaukan lantaran melakukan pelanggaran kampanye. Hal yang sama juga berlaku pada Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso serta Ketua Cabang PKPI Kota Semarang, Benny Setiono yang tak luput dari jeratan hukum. ”Pokoknya siapa pun yang melanggar, akan kami tindak,” tegasnya. (fai/aro/ce1)