Pemkab Sukoharjo Rampas Hak PT Ampuh Sejahtera

173

SEMARANG – Polemik Pasar Ir Soekarno, Sukoharjo semakin memanas. Ini setelah Pemkab Sukoharjo menunjuk kontraktor PT Karya Bangun Gunatama untuk melanjutkan pembangunan tahap II. Padahal sengketa dengan kontraktor sebelumnya, PT Ampuh Sejahtera, masih bergulir di pengadilan.
Kuasa Hukum PT Ampuh Sejahtera Yoyok Sismoyo menilai Pemkab Sukoharjo tidak memberikan contoh yang baik. Dulu pemkab telah memerintah PT Ampuh Sejahtera untuk mengerjakan proyek Pasar Sukoharjo. Tapi, setelah dikerjakan, justru tidak mau membayar dan merampas hak rakyat untuk hal yang tidak terpuji. ”Jangan merasa pejabat sok kuasa dan menindas rakyat dengan seenaknya saja. Bayar dulu uang PT Ampuh Sejahtera, karena ujung-ujungnya rakyat, khususnya pedagang Pasar Kota Sukoharjo juga yang dirugikan,” katanya.
Dikatakan, saat ini pekerjaan sebesar 80,071 persen telah disetujui, tapi baru dibayar 75 persen. Itu artinya masih kurang 5,071 persen yang seharusnya dibayar oleh pemkab. Selain itu, kata dia, hingga kini pekerjaan Pasar Ir Soekarno belum pernah diserahterimakan. Anehnya, pejabat pembuat komitmen (PPK) malah membuat surat pemutusan kepada PT Ampuh Sejahtera. Surat itu sendiri tidak pernah diterima PT Ampuh Sejahtera, karena dibawa kembali oleh kurir PPK bernama Sularno. ”Surat pemutusan itu sama sekali tidak berdasar, tidak pakai aturan undang-undang dan hukum yang berlaku. Namun berani-beraninya dibuat pedoman yang tidak halal,” tandasnya.
Pihaknya telah memberikan peringatan kepada kontraktor PT Karya Bangun Gunatama selaku pemenang tender tahap II agar sebelum bertindak lebih jauh, untuk mengetahui duduk permasalahan sebenarnya terkait sengketa Pasar Ir Soekarno antara PT Ampuh Sejahtera dengan Pemkab Sukoharjo. Termasuk uang PT Ampuh Sejahtera yang belum dibayar oleh pemkab. ”Jelas-jelas barang-barang di lokasi proyek itu milik PT Ampuh Sejahtera, karena itu semoga saja PT Karya Bangun Gunatama sebagai sesama kontraktor jasa konstruksi tidak saling mendahului dan menjaga etika sesama kontraktor,” harapnya.
Selain itu, Yoyok menilai tindakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo, Sutarno, membongkar paksa gembok pintu masuk lokasi proyek pasar sebagai tindakan tidak manusiawi, merusak citra, serta sudah mengabaikan peraturan hukum yang berlaku.
Pihaknya juga merasa prihatin dengan nasib pedagang Pasar Ir Soekarno yang sampai hari ini masih menempati pasar darurat. ”Kami sangat ingin pedagang segera masuk Pasar Ir Soekarno yang baru. Tapi, karena persoalan ini, nasib mereka menjadi tidak jelas,” ujarnya.
Yoyok menilai adanya permasalahan ini lantaran tidak siapnya anggaran dan amburadulnya perencanaan. Saat awal lelang Pasar Ir Soekarno dulu, tidak pernah diumumkan kalau proyek ini bertahap atau multiyear, tapi jadi dalam waktu satu tahun anggaran. Tapi, kenyataannya, pasar tidak jadi, dan ada tambahan anggaran Rp 18 miliar.
”Aneh, dari anggaran yang lama Rp 27 miliar bertambah Rp 18 miliar, itu jelas kesalahan anggaran perencanaannya. Masak naik mencapai 67 persen. Apakah itu layak sebuah perencanaan?” cetusnya.
Menurut dia, perlu kejujuran mengapa anggaran bisa menjadi Rp 42 miliar, padahal perencana lengkap yang di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) sebesar Rp 27 miliar. ”Meski banyak pekerjaan yang dihilangkan untuk mengelabui rakyat sehingga gambarmya diubah dan ditambah, tapi sampai akhir pekerjaan, tetap gedung tidak jadi. Ini terbukti pembohongan publik dan menjelekkan PT Ampuh Sejahtera tidak menyelesaikan pasar hingga siap pakai. Padahal yang sebenarnya, anggaran Rp 27 miliar itu ya jadinya seperti sekarang ini. Seperti monumen saja bukan seperti pasar,” sindirnya. (aro/ce1)

Silakan beri komentar.