Desak Tutup Galian Liar

147

TEMANGGUNG—Sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kalangan legislatif di DPRD Temanggung mendesak agar Pemkab Temanggung melakukan langkah tegas menutup galian pasir liar.
Tuntutan tersebut dilayangkan lantaran sejauh ini langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam penutupan tersebut masih belum optimal dan semakin seringnya efek domino yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut.
Ketua GP Ansor Temanggung, Yami Blumut, mengatakan, GP Ansor bersama pasukan paramilter NU, Banser pada 2011 telah  melakukan langkah penutupan galian liar di Desa Kwadungan Gunung dan Desa Kruwisan, Kecamatan Kledung. Kendati telah dilakukan penutupan, masih banyak penambang yang membandel.
“Kita tuntut agar pemkab dan aparat terkait tegas menindak para penggali dan menutup semua galian yang ada. Kita telah rasakan dampaknya banjir bandang dan longsor akibat galian tersebut,” katanya.
Pernyataan serupa juga dilayangkan, Jaringan GUSDURian Temanggung, melalui juru bicaranya, Azrul Ahsani, komunitas pengkaji pemikiran KH. Abdurrahman Wahid ini menuntut tindak perusakan lingkungan yang terjadi di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing untuk dilakukan penindakan tegas.
Pihaknya mengapresiasi inisiatif yang ditempuh Kapolsek Ngadirejo, AKP Marino pada bulan lalu yang dengan tegas menutup enam galian liar yang ada di wilayah hukumnya.
Namun, langkah serupa juga harus ditegakkan pada daerah-daerah lainnya sehingga kelestarian lingkungan di kawasan sabuk gunung terjaga dengan baik. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penegakkan produk hukum dan pemberian sanksi yang tegas. “Kami berharap para penggali harus diberikan punishment, selesaikan secara hukum untuk memberi efek jera. Jangan hanya menyita alat galian saja,” katanya.
Anggota Fraksi PKB, DPRD Temanggung, Matoha juga mendesak agar Pemkab segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran perda terkait dengan lingkungan hidup. “Perda sudah ada, jadi tinggal mengeksekusi mereka. Bisa juga menggunakan UU Lingkungan hidup,” tambahnya.
Wakil Bupati Temanggung, Irawan Prasetyadi, berjanji akan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. Langkah koordinasi dilakukan untuk menentukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ini. Pihaknya setuju bahwa tindakan penggalian liar adalah tindakan yang melanggar hukum dan merusak lingkungan. (zah/lis)