KRAPYAK – Terdakwa kasus dugaan eksploitasi terhadap anak kandung Karminah, 38, menegaskan bahwa ia tidak pernah mengeksploitasi anak kandungnya sendiri Co, 12, dan Ca, 10 sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang. Oleh karena itu, ia meminta majelis hakim untuk menolak tuntutan JPU yang menuntut dirinya dipidana selama 2 tahun serta membayar denda sebesar Rp 2,5 juta subsider 3 bulan kurungan.
”Saya tidak pernah melakukan (eksploitasi) sama sekali, Yang Mulia. Mereka adalah anak-anak yang saya lahirkan. Saya hanya menuntut hak-hak mereka yang tidak dipenuhi oleh saksi pelapor sesuai perjanjian,” ungkap Karminah saat menyampaikan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Rabu (2/7).
Karminah menjelaskan, sebelum perceraian, telah disetujui beberapa kesepakatan antara ia dengan mantan suami Vincent Cantaert, 59, selaku saksi pelapor. Salah satunya adalah kedua anak mendapat saham sebesar 12,5 persen dari perusahaan yang dimiliki sang ayah beserta keuntungan yang didapatkan. Selain itu, kewajiban saksi pelapor untuk membayar kredit rumah senilai Rp 400 juta juga belum dipenuhi. ”Atas hal itu saya merasa difitnah dan dijerumuskan ke dalam masalah hukum,” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Maryana.
Hal yang tak jauh beda juga diungkapkan Yohanes Subagyo selaku penasihat hukum terdakwa. Menurutnya, dakwaan dan tuntutan JPU yang menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 53 ayat (1) KUHP merupakan cacat hukum dan tidak dapat diterima.
”Undang-Undang tersebut seharusnya untuk melindungi anak bukan orang dewasa yang mengaku mengalami kerugian berupa sedih, susah, dan cemas. Dalam kasus ini seharusnya yang menjadi terdakwa adalah saksi pelapor,” ujarnya.
Yohanes menambahkan, terdakwa tidak pernah menghalang-halangi kedua anaknya untuk bertemu dengan ayahnya. Jika mereka tidak mau bertemu itu karena kehendak mereka sendiri, bukan paksaan dari ibunya. Menurutnya, ini adalah murni masalah rumah tangga.
Menanggapi pledoi dari terdakwa dan penasihat hukumnya, JPU Kejari Semarang Meta Permatasari meminta majelis hakim untuk mempersiapkan tanggapan secara tertulis. Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali Selasa (8/7) dengan agenda tanggapan atas pledoi.
Sementara itu, Vincent Cantaert saat ditemui usai persidangan mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan terdakwa dan penasihat hukumnya semua berisi fitnah dan mengarah pada pencemaran nama baik. Ia menegaskan bahwa dirinya mempunyai bukti-bukti kuat yang mendukung hal tersebut. ”Penjelasan mereka sangat tidak objektif karena tanpa disertai bukti dan fakta. Selain itu, pernyataan mereka sangat rasis dan arogan. Saya harap majelis hakim menolak seluruhnya pledoi mereka,” ungkapnya sembari menyatakan akan menggugat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang selaku penasihat hukum atas pencemaran nama baik. (fai/ton/ce1)