Bangunan yang Mangkrak

BALAI KOTA – Komisi A DPRD Kota Semarang mendesak pemkot segera menyelesaikan peraturan wali kota (perwal) tentang sertifikat layak fungsi (SLF). Perwal tersebut menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung yang telah disahkan pada 2009 silam.
Wakil Ketua Komisi A Wisnu Pudjonggo menyatakan, sebenarnya pemerintah sudah memiliki payung hukum yang dijadikan pedoman untuk menindak tegas pemilik yang menelantarkan bangunan. Dia mengklaim regulasi tersebut sudah muncul sejak 2009 silam. Ironisnya, sejak perda tentang bangunan gedung diterbitkan, pemkot tidak segera menindaklanjutinya dengan membuat perwal.
”Salah kalau pemkot bilang tidak memiliki regulasi yang mengatur soal bangunan yang ditelantarkan. Tapi harus kita bedakan, kalau bangunan cagar budaya memang ada undang-undang tersendiri yang mengatur soal itu (cagar budaya). Kalau berkaitan dengan bangunan mangkrak di Kota Semarang sebenarnya bisa ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung,” kata Wisnu Pudjonggo menanggapi sikap pemkot yang kurang tegas menertibkan bangunan dan lahan mangkrak di Kota Semarang.
Wisnu menjelaskan, dalam Perda Nomor 5 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pemkot sudah diberi payung hukum untuk melakukan sertifikat layak fungsi terhadap bangunan-bangunan yang ada di Kota Semarang, yang pasti harus memenuhi standardisasi kelayakan. Seperti terawat dan memfungsikan bangunan tersebut. Bahkan dalam perda tersebut juga tertulis sanksi bagi pelanggarnya. Salah satunya bangunan gedung tersebut harus dibongkar. ”Tapi kalau sampai saat ini perwal tentang sertifikat layak fungsi belum jadi untuk menjerat ke sana (sanksi bongkar) ya agak sulit,” ujar legislator dari Fraksi Golkar ini.
Menurut Wisnu, sebenarnya kata kunci untuk menindak tegas dan menertibkan bangunan dan lahan mangkrak ada di IMB (izin mendirikan bangunan). Kalau pemilik bangunan tidak memiliki IMB, maka pemkot sudah bisa mengambil tindakan. Karena secara administratif itu sudah melanggar izin prinsip. ”Kita tidak bisa membeda-bedakan antara bangunan mangkrak yang kecil maupun besar, tapi prinsip kalau memang keberadaannya mengganggu keindahan kota, seharusnya pemkot bisa mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni pembongkaran, karena sanksi tersebut sudah diatur dalam perda,” tegasnya.
Dalam pasal 159 Perda Nomor 5 Tahun 2009 ayat 1 menyebutkan, dinas mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau laporan masyarakat. Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, pertama tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki. Kedua, menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan ruang gedung dan lingkungannya, kemudian yang ketiga tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
”Bangunan gedung yang dapat dibongkar ditetapkan oleh wali kota berdasarkan hasil pengkajian teknis dari dinas dalam bentuk rekomendasi. Di perda juga diatur pembongkaran bangunan gedung yang mempunya dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang ditetapkan oleh wali kota,” terang Wisnu saat membacakan pasal menyangkut sanksi bongkar pada Perda Nomor 5 Tahun 2009 itu.  
Ironisnya, pemerintah sudah dibekali perda tentang bangunan gedung tapi sampai sekarang perwal SLF belum diselesaikan. Padahal untuk menjalankan perda agar bisa optimal, dibutuhkan sebuah perwal. ”Tapi saat ini perwal itu belum selesai. Sebenarnya amanat perda, setelah dua tahun (perda) disahkan, maka ditindaklanjuti dengan perwal. Nah ini yang belum dilakukan oleh Pemkot Semarang dalam hal ini DTKP (Dinas Tata Kota dan Perumahan),” ujarnya.
Menanggapi Sekretaris DTKP Irwansyah yang menyatakan tidak memiliki perda yang mengatur bangunan telantar dan hanya bisa melakukan imbauan, Wisnu menyatakan pihak eksekutif harus memahami apa yang menjadi tupoksinya. ”Harus pahami tupoksi apa yang mereka lakukan. Jangan hanya mengurusi KRK, IMB, HO, yang menghasilkan PAD saja, tapi juga harus menjalankan penegakan perda,” tandas Wisnu.
Sebelumnya, Sekretaris DTKP Kota Semarang Irwansyah menyatakan, pihaknya memang belum melakukan inventarisasi bangunan dan lahan yang mangkrak (di luar kawasan Kota Lama). Selain itu, kata dia, tidak ada regulasi yang mengatur bangunan mangkrak. Pemkot hanya bisa memberikan imbauan kepada pemilik agar memanfaatkan dan merawat bangunan.
”Fokus kita memproses mereka yang mengajukan izin pembangunan, tapi ke depan kita akan melakukan pendataan semua bangunan yang ada di Kota Semarang, dari situ akan dapat diketahui mana yang mangkrak dan mana yang memang masih aktif dalam pembayaran PBB,” katanya. (zal/aro/ce1)