MANYARAN – Mantan kepala Sub Seksi Agama, Pendidikan, dan Budaya (Kasubsi PAB) Kabupaten Kendal Ahmad Rikza dijatuhi pidana penjara selama 20 bulan atas kasus dugaan korupsi dana bantuan Sosial (Bansos) kabupaten Kendal tahun 2010. Selain pidana badan, yang bersangkutan juga dihukum membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.
Hal itu terungkap saat majelis hakim membacakan amar putusannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (2/7). Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda Rp 50 juta.
”Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan serta denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan,” ucap hakim ketua Erintuah Damanik didampingi Jhon Halasan Butar-Butar dan Agus Priyadi sebagai hakim anggota.
Majelis hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsider. Dalam hal ini terdakwa dibebaskan dari pidana membayar uang pengganti (UP) lantaran tidak terbukti memperoleh harta dari hasil tindakan korupsi. ”Dikarenakan tidak ditemukan aliran dana yang diperoleh terdakwa, maka terhadap terdakwa dibebaskan dari pidana uang pengganti,” imbuh majelis hakim.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merupakan extra ordinary crime yang harus diberantas pemerintah. Selain itu, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian negara. ”Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum,” ujar Damanik.
Menanggapi putusan majelis hakim, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak menerima. Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya Agus Surono, terdakwa langsung menyatakan upaya hukum banding. Sementara dari JPU Kejari Kendal menyatakan pikir-pikir. ”Saya masih butuh waktu untuk menyampaikan pendapat,” kata JPU Maliki menanggapi tawaran majelis hakim.
Seperti diketahui, terdakwa Ahmad Rikza diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Dana Bansos tahun 2010 senilai Rp 1,3 miliar. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk 336 titik bantuan kegiatan keagamaan. Di antaranya untuk rehabilitasi masjid dan musala, serta pendidikan berbasis keagamaan. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai kegiatan tersebut dinilai fiktif dan tidak sesuai prosedur. Kasus ini juga melibatkan mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi yang hingga sekarang tak kunjung dimejahijaukan. (fai/ton/ce1)