Korupsi APBDes 2009-2012

MANYARAN – Mantan Kepala Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Luthfi Latif, 33, dituntut pidana 5 tahun penjara. Ia menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2009-2012 di desa setempat. Selain pidana badan, yang bersangkutan juga dituntut membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.
Hal tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak Dyah membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (1/7). ”Menuntut majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 tahun serta membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan,” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo.
JPU menilai, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Dalam tuntutan tersebut, JPU juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti (UP) atas kerugian negara sebesar Rp 330 juta. ”Jika tidak dibayarkan dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum, maka diganti penjara dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan,” imbuhnya.
JPU membeber, terdakwa telah menggunakan uang hasil sewa tanah kekayaan desa untuk kepentingan sendiri. Dari total Rp 44 juta uang desa sejak tahun 2009 hingga 2012, hanya Rp 5 juta yang digunakan untuk kepentingan desa. Sedangkan sisanya, yakni Rp 39 juta masuk ke kantong terdakwa.
”Selain itu, terdakwa juga telah meminjam uang hasil pendapatan pologoro desa sebesar Rp 11,8 juta dan tanpa pengembalian. Sementara uang dari hasil pungutan retribusi portal desa dalam kurun waktu 2009-2012 sebesar Rp 205 juta, sebanyak Rp 189 juta juga masuk ke kantong terdakwa. Hanya Rp 13 juta yang digunakan untuk kepentingan desa,” ungkapnya.
Ditambahkan, terdakwa juga telah menggunakan uang penerimaan retribusi pelayanan surat dan penerimaan sewa bangunan desa sebesar Rp 700 ribu. Selain itu, terdakwa juga telah memakai uang pemungutan PBB sekitar Rp 54 juta dan penerimaan pengembalian PBB sekitar Rp 20 juta pada 2009/2010. ”Uang tersebut dipakai terdakwa tanpa ada pertanggungjawaban,” imbuhnya.
Menanggapi tuntutan JPU, terdakwa mengaku sangat keberatan. Atas hal tersebut, ia bersama penasihat hukumnya Nugroho Budiantoro akan mengajukan nota pembelaan (pledoi). ”Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali Selasa (8/7) depan dengan agenda pembacaan pledoi,” ujar hakim ketua sebelum mengakhiri persidangan. (fai/ton/ce1)