Dugaan Korupsi BKM Sarirejo
 
MANYARAN – Mahfud Efendi, terdakwa dalam kasus perkara dugaan korupsi Bantuan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sarirejo Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Utara tahun 2012 ternyata telah diberi tiga kali kesempatan untuk mengembalikan uang yang telah disunatnya sebelum akhirnya dilaporkan kepada pihak berwajib.
Hal tersebut terungkap saat salah satu fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Edy Handoko memberikan kesaksian atas perkara Mahfud yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (30/6).
Edy membeberkan, meski telah ditekan dan diberi peringatan sebanyak tiga olehnya, namun yang bersangkutan tidak juga mempunyai iktikad baik untuk mengembalikannya kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pihak yang berhak menerima bantuan. ”Waktu kami tanya, terdakwa berdalih sibuk melaksanakan pilgub karena menjadi PPS,” ujarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo.
Hal yang sama juga diungkapkan Seno Yudo, salah satu anggota KSM yang juga menjadi saksi dalam perkara tersebut. Menurutnya, terdakwa tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh warga yang menginginkan agar kasus ini segera diselesaikan. ”Takutnya masyarakat akan bertindak main hakim sendiri karena situasinya menjadi sangat panas. Setelah tiga kali tidak ada tanggapan, akhirnya kami serahkan ke aparat hukum yang berwenang saja,” bebernya.
Sementara itu, Sri Supadmi selaku petugas pengawas dari PPK menjelaskan, dana bantuan yang dikucurkan di BKM Sarirejo tahun 2012 sebesar Rp 225 juta yang terdiri atas Rp 220 juta berasal dari APBN dan Rp 5 juta dari APBD. Dana tersebut dicairkan dalam lima tahap. ”Terdakwa telah menerima Rp 95 juta. Dari enam kegiatan hanya satu kegiatan yang terlaksana, yakni pembuatan sangkar burung senilai Rp 6 juta. selebihnya dipakai terdakwa,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Mahfud Efendi yang juga ketua RW desa setempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Semarang pada awal Januari 2013. Penetapan tersangka berdasarkan Sprindik nomor 141/ 0.3.10/Fd.1/01/2013 tertanggal 13 Januari 2013. Ia diduga menggunakan uang hasil dugaan korupsi tersebut untuk membayar sejumlah utangnya. Atas perbuatannya, negara dirugikan hingga Rp 84 juta.
Atas hal tersebut, terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Dakwaan primer adalah pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Adapun dakwaan subsider adalah pasal 3 undang-undang yang sama. (fai/ric/ce1)