BALAI KOTA — DPRD Kota Semarang menyetujui dan menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Semarang atas pelaksanaan APBD 3013. Namun, terdapat beberapa catatan rekomendasi yang diharapkan dilaksanakan oleh wali kota. Utamanya terkait pengendalian sistem internal pemerintahan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
Rapat paripurna DPRD Kota dengan agenda laporan hasil pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna, Senin (30/6). Dalam rapat tersebut, pimpinan DPRD dan Wali Kota Semarang menandatangani Raperda Pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun 2013.
Dalam laporannya, Sekretaris Pansus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013, Ari Purbon, menyatakan, pansus dapat menerima dan menyetujui laporan wali kota. Pansus juga menyetujui penetapan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun 2013 menjadi perda.
Dia merinci realisasi anggaran tahun 2013 pada sisi pendapatan sebesar Rp 2,796 triliun dan belanja sebesar Rp 2,473 triliun, sehingga terdapat surplus sebesar Rp 323,080 miliar. Sedangkan pembiayaan, terdiri atas penerimaan sebesar Rp 635,457 miliar dan pengeluaran sebesar Rp 45,816 miliar. ”Pembiayaan netto (bersih) sebesar Rp 589,640 miliar, sehingga terjadi silpa hingga sebesar Rp 912,721 miliar,” jelasnya.
Ari Purbono menyebutkan ada beberapa rekomendasi yang diharapkan dilaksanakan pemkot terkait pengelolaan keuangan dan kinerja pemkot. Di antaranya harus menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti temuan tentang kerja sama pemkot dengan pihak ketiga yang tidak berdasar peraturan perundang-undangan, sehingga cenderung merugikan daerah. ”Selain itu juga temuan pelaksanaan pekerjaan pada 6 SKPD yang tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan mobil dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto menambahkan, wali kota juga harus menjelaskan adanya peningkatan pendapatan daerah sekitar Rp 200 miliar. Apakah memang benar-benar karena kinerja pemkot atau sebetulnya dari perencanaan yang tidak tepat. ”Artinya, sebetulnya pemkot memang sudah tahu sejak awal akan adanya peningkatan pendapatan sebesar itu,” ujarnya.
Selain masalah anggaran, menurutnya, yang menjadi catatan untuk diperbaiki adalah temuan dari laporan hasil pemeriksaan BPK. ”Ada temuan LHP BPK, temuan bukan laporan keuangan tapi kinerja pemerintah daerah terkait pengendalian sistem internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” katanya.
Wachid mencontohkan, penerbitan IMB (izin mendirikan bangunan) yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pengelolaan rusunawa yang tidak sesuai. Artinya masih ada piutang penghuni yang belum tertagih. ”Kemudian ada pendapatan retribusi pengelolaan Taman Marga Satwa yang sudah diatur dalam perda tetapi tidak dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selain itu juga ada beberapa aset pemkot yang dikerjasamakan tapi tidak memadai. Semua itu harus diperbaiki,” bebernya.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan terima kasih atas disetujui dan ditetapkannya perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2013. Ia berharap kerja sama antara pemkot dan legislatif ke depan akan semakin baik. Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut selanjutnya akan dievaluasi oleh Pemprov Jateng. (zal/ton/ce1)