Siaran Keagamaan Radio SK FM Disetop

128

WONOSOBO – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah, memberikan peringatan kepada PT Radio Suara Kusuma (SK FM) Wonosobo, untuk menghentikan siaran keagamaan. Karena siaran keagamaan dalam radio itu, merelai dari Radio MTA FM Surakarta dan mendapatkan protes dari warga sekitar.  
Radio Suara Kusuma beralamat di  Dusun Luwiyan RT 8 Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, sebelumnya berada di Jalan Kyai Muntang Wonosobo. Sejak alih kepemilikan lokasi siaran berubah di wilayah Kalikajar.
Menurut Camat Kalikajar Tono Prihatono, aktivitas Radio Suara Kusuma terutama dalam penyiaran agama, sekitar bulan Mei mendapat protes dari warga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ormas. Mereka mengajukan keberatan dengan menu siaran kegamaan yang direlai dari Radio MTA Surakarta.
“Warga keberatan dengan isi siaran keagamaan direlai dari MTA Solo,”katanya.
Tono membeberkan, keberatan warga menilai bahwa materi dakwah yang tidak sejalan dengan yang selama ini telah dijalankan warga. Kedua, ada surat pernyataan di atas materai dari pemilik radio yang disaksikan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) serta kades saat itu.
“Isi dalam pernyataan tersebut, ada komitmen radio boleh didirikan tidak akan menyiarkan MTA,”katanya.
Namun, kata Tono, setelah warga mengingatkan pada bulan Mei, pihak radio menyatakan mengenai urusan siaran wewenang KPID. Kemudian pada 25 Juni lalu, dilakukan pertemuan antara KPID Jateng dan warga serta tokoh masyarakat. Hasilnya warga tetap mendesak agar siaran keagamaan yang direlai dari MTA tidak disiarkan.
“Dari pertemuan itu, KPID secara resmi sudah melayangkan surat agar siaran relai dari MTA Surakarta dihentikan. Kami sudah mendapatkan tembusan dari KPID,” ujarnya.
Dalam surat yang dikeluarkan oleh KPID Jawa Tengah tersebut, tertanggal 26 Juni ditandatangani Budi Setyo Purnomo, berisi permintaan penghentian sementara program keagamaan oleh Radio Suara Kusuma yang direlai dari Radio MTA Surakarta. Penghentian ini bersifat sementara hingga proses mediasi lanjutan untuk menemukan kesepemahaman bersama.
KPID juga menyebutkan, bahwa dasar dari surat ini selain keberatan oleh warga sekitar, juga mendasarkan pada UU No 32 Tahun 2002 pasal 5 huruf b bahwa penyiaran diarahkan untuk menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. (ali/lis)