KENDAL—Kepolisian Resor (Polres) Kendal resmi menetapkan Anggota DPRD Kendal Prapto Utono sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap sopir backhoe, Sidi Wasiman, 52.
“Dari hasil penyeledikan penyidik akhirnya meningkatkan status perkara ke penyidikan. Yakni dengan menetapkan Prapto Utono sebagai tersangka,” ujar Kapolres Kendal, Harryo Sugihartono kepada Radar Semarang, Minggu (29/6). Penetapan tersangka, jelas Harryo, lantaran penyidik sudah menemukan dua alat bukti yang kuat. Yakni dari keterangan saksi maupun barang bukti lainnya berupa hasil visum dan sebagainya.
Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu nantinya akan dijerat dengan Pasal 352 tentang penganiayaan ringan dan 353 tentang penganiayaan berencana. Ancaman pidananya untuk Pasal 352 adalah hukuman 3-7 bulan penjara sedangkan untuk Pasal 353 adalah empat tahun penjara. “Saat ini penyidik masih melengkapi berkas, yakni mengumpulkan alat bukti dan mencari keterangan dari saksi-saksi. Jika sudah lengkap maka akan segera kami limpahkan ke Kejaksaan,” tuturnya.
Kapolres mengatakan, secara umum ancaman pasal penganiayaan ringan memang sangatlah ringan pidananya. Sehingga, penyidik tidak menghalangi untuk mengadakan upaya damai kepada kedua belah pihak bertikai. “Tapi perlu kami garis bawahi, meskipun ada upaya damai tapi hal itu tidak menghalangi atau menghentikan penyidikan kasus yang sedang berjalan. Penyidikan ataupun proses hukum akan tetap berlanjut,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Prapto menyatakan siap menjalani proses hukum sesuai dengan aturan yang ada. “Sebagai warga negara yang baik saya siap menjalani proses hukum jika polisi membutuhkan ketarangan,” timpalnya.
Prapto mengakui jika dirinya melakukan pemukulan terhadap sopir Sidin Wasiman. Namun tindakan tersebut dilakukan karena dirinya khilaf karena terpancing amarah yang berlebihan. Tono saat itu mengaku tidak memikirkan imbas dari perbuatannya jika akan berdampak pada kedudukannya sebagai anggota DPRD Kendal maupun kader  partai PDIP.Tono juga tidak berpikir jika tindakannya itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai dalam pemilu presiden.
“Namanya emosi dan ditantang berantem, naluri saya sebagai laki-laki tentu muncul untuk menghadapinya. Jadi saya tidak bisa berpikir panjang saat itu. Ya, saya minta maaf kepada semua pihak,” kata Sekretaris Umum DPC PDIP Kendal itu. Namun, jika kasus itu tetap dibawah ke ranah pidana pihaknya siap untuk menghadapinya. Apapun konsekuensinya termasuk jika harus dipenjara jika pemukulannya dianggap bersalah dimata hukum. (bud/ric)