RANDUSARI – Masyarakat diimbau bijak membaca survei pasangan capres-cawapres yang saat ini tengah beredar karena tidak sedikit yang menjadi alat kampanye. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Joko Purnomo menyarankan, survei lembaga masuk dalam undang-undang sebagai metode berkampanye.
Sebab tidak jarang tim sukses pasangan capres memanfaatkan hasil survei untuk alat kampanye. “Sebenarnya metode kampanye dalam undang-undang ini perlu ditambah satu yakni survei yang sekarang ini juga sering dijadikan alat kampanye,” jelasnya.
Terlebih, masyarakat tidak memahami data-data empirik yang tercantum pada hasil survei. Sehingga, kemungkinan besar hasil survei bisa dimanipulasi tanpa masyarakat tahu hasil survei itu benar atau tidak. “Masyarakat juga seharusnya memahami logika capres mana yang terbaik, sehingga tidak hanya terpengaruh hasil survei,” kata mantan Ketua KPU Wonogiri tersebut.
Dia menambahkan, fenomena survei itu juga sama dengan teori jurnalistik. “Meski hasilnya salah, tetapi kalau itu diberitakan atau di-publish berkali-kali menjadi benar,” kata dia.
Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Budi Setiono mengakui, hasil survei pasangan tersebut bisa memberikan popularitas untuk partai atau tokoh tertentu. “Tapi kalau lembaga survei itu merekayasa, maka sama halnya akan mencederai kenetralan,” jelasnya.
Lembaga survei, juga menjadi tidak dipercaya masyarakat karena hasilnya hanya manipulasi. “Memang perlu seharusnya dibuat peraturan baru karena sekarang ini banyak survei yang tidak netral. Sengaja untuk mendongkrak popularitas,” kata dia.
Anggota Komisi A DPRD Jateng, Arif Awaludin, mengakui saat ini banyak survei yang ditunggangi dan menjadi alat kampanye. “Perlu adanya pendidikan masyarakat agar tidak terpengaruh hasil survei yang datanya dimanipulasi,” katanya.
Belum lagi, masih berkembangnya kampanye hitam yang menyerang salah satu pasangan calon. “Bahkan ada upaya-upaya mengklaim atau political claim yang juga menimbulkan persoalan-persoalan atau gesekan,” jelasnya.
Seperti diketahui, saat ini sudah banyak hasil survei yang dapat diperoleh melalui internet untuk Pilpres 2014 mendatang. Hasilnya juga berbeda-beda, ada yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla, atau sebaliknya memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa.
Misalnya survei Lembaga Survei Nasional (LSN) pada 12-26 Juni 2014. Bahwa elektabilitas Jokowi-JK sebesar 39,9 persen dan Prabowo-Hatta 46,6 persen, sementara 13,5 persen belum menentukan pilihan. Sedangkan survei Indobarometer pada 16-22 Juni 2014, yang melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi menyebutkan elektabilitas Jokowi-JK sebesar 46 persen dan Prabowo-Hatta 42,6 persen, sedangkan 11,3 persen belum menentukan pilihan. (ric/ton)