Jamin Pabrik Ramah Lingkungan

107

Semen Indonesia di Rembang

SEMARANG – Direktur Utama PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto menjamin, pabrik yang dibangun di Rembang merupakan industri ramah lingkungan. Menurutnya pabrik baru di Rembang merupakan langkah untuk memperkuat ekspansi PT Semen Indonesia agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Teknologi yang dipakai sangat pro lingkungan dan manajemen PT Semen Indonesia sudah menyampaikan kepada masyarakat.
“Kami akan menjaga komitmen PT Semen Indonesia untuk menjaga lingkungan yaitu lokasi pabrik yang seluas 55 hektar, dan 30 persen diantaranya digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH),” tegas Dwi Soetjipto.
Terkait dengan analisis dampak lingkungan (Amdal) PT Semen Indonesia yang dipersoalkan oleh pihak yang kontra, Plt Bupati atas nama Pemkab Rembang mempercayai Amdal yang telah disusun berdasarkan aspek akademis oleh para pakar dan ahli dibidang Amdal seperti Ahli Konservasi Lingkungan Prof, Dr. Ir.H Chafid Fandeli (UGM), Ahli Ilmu Lingkungan (Metodologi Amdal) Drs. Dwi P. Sasongko, Msi (Undip) dan ahli Karst dan Speleologi, Dr Eko Haryono dari UGM, Ahli Geomorfologi Prof Dr Suratman Woro (UGM), Ahli Tata Guna Lahan Prof Totok Gunawan, DEA (UGM), Ahli Ekologi/ Biotis Prof DR S. Djalal Tandjung MSc (UII), Ahli Kesehatan Masyarakat Prof Dr dr Adi Heru Sutomo M.Sc (UGM).Plt Bupati mempersilahkan kepada pihak-pihak yang mempermasalahkan Amdal untuk menempuh jalur hukum.
Sementara, Pelaksana tugas Bupati Rembang H. Abdul Hafidz meminta kepada semua pihak baik yang pro maupun yang kontra terhadap pendirian pabrik semen untuk menahan diri dan tidak terprovokasi. Hal tersebut disampaikan Plt Bupati usai menghadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, terkait kabar “miring” yang mengatakan terjadinya bentrokan saat kegiatan do’a bersama agar pendirian pabrik PT Semen Indonesia di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu aman dan lancar. “Kami mengharapkan agar semua pihak mengedepankan supremasi hukum, artinya jangan sampai para pihak baik yang pro maupun kontra terjebak pada polemik tanpa alas pijakan yang jelas,” ungkap Plt Bupati Rembang usai menghadap Gubernur Jateng belum lama ini.
Menurutnya, sikap Pemkab Rembang sudah jelas, yaitu berpijak pada supremasi hukum. “Jadi bukan masalah suka atau tidak suka, mendukung atau menolak, tetapi semua itu didasarkan aspek hukum dan sosial. Jangan sampai hal tersebut menjadi preseden buruk bagi investasi di Rembang. Kalau saat ini masih ada pihak yang belum setuju, silahkan menempuh jalur hukum,” ujar Plt Bupati.(*/smu)