Cegah PSK Eks Dolly, SK Dirazia

123

KALIBANTENG KULON – Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP-Linmas) Kota Semarang mulai menggencarkan razia tempat hiburan malam. Seperti Senin (23/6) malam, puluhan aparat penegak perda itu menggelar operasi yustisi di Resosialisasi Argorejo atau yang dikenal dengan Lokalisasi Sunan Kuning, Kalibanteng Kulon.
Selain untuk menciptakan ketertiban jelang bulan puasa, operasi tersebut juga ditekankan agar lokalisasi terbesar di Kota Atlas itu tidak menerima pekerja seks komersial (PSK) jebolan Lokalisasi Dolly Surabaya.
Dalam razia penyakit masyarakat (pekat) itu, petugas mengamankan puluhan PSK dan pemandu karaoke (PK) yang tidak membawa kartu indentitas diri dan surat izin tinggal. Selain itu, petugas juga mengamankan ratusan botol minuman keras.
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Linmas Aniceto Magno Da Silva mengatakan, operasi pekat ini selain sebagai bentuk pengawasan jelang bulan puasa, juga untuk mengantisipasi adanya PSK eksodus dari prostitusi Dolly Surabaya.
”Pertama kita sosialisasikan selama bulan puasa lokalisasi harus tutup. Yang kedua, kita tekankan agar pengelola maupun pemilik usaha hiburan yang ada di SK untuk tidak menerima pelarian dari Dolly,” tegas Aniceto di sela razia.
Menurut Aniceto, lokalisasi yang ada di Kota Semarang sudah tidak memungkinkan untuk menerima eksodus dari daerah lain. Apalagi muncul wacana kajian terkait penutupan lokalisasi ini. ”Tempat ini tidak bisa menerima eksodus dari mana pun karena situasi di Semarang tidak memungkinkan melakukan penampungan,” terangnya.
Dalam operasi kemarin, puluhan petugas disebar di berbagai wisma dan tempat karaoke untuk memeriksa identitas para penghuninya. Hasilnya, puluhan PSK dan PK terpaksa diamankan ke kantor satpol PP dengan menggunakan truk. Mereka tak melawan saat digelandang petugas ke atas truk.
”Kami amankan sementara ke kantor untuk dibina dan kami minta untuk membuat surat pernyataan. Sebab, identitas mereka berbeda, antara di KTP dan yang terdaftar dalam data resos. Namanya berbeda, selain itu ada yang tidak memiliki identitas dan surat izin tinggal. Harusnya bagi mereka yang sudah berdomisili di Semarang lebih dari satu tahun untuk membuat KTP Semarang. Bagi yang belum, wajib memperpanjang izin tinggal sementara,” tegas Aniceto.
Aniceto menambahkan, pihaknya memang tidak memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar aturan. Satpol, lanjutnya, lebih mengedepankan tindakan preventif. Dengan memberikan peringatan hingga tiga kali.
”Setelah pendataan kita akan lepas kembali, tapi kalau setelah ini mereka tidak memperbaiki atau tetap melanggar aturan, maka akan kita beri sanksi. Termasuk mendeportasi dari Semarang,” tandasnya.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebelumnya meminta kepada pengurus resos SK untuk tidak melakukan penambahan PSK. ”Saya minta pengurus dan pihak yang terlibat di dalam lokalisasi untuk tidak melakukan penambahan jumlah (PSK), jumlah yang ada sekarang dikunci. Kalau bisa dikurangi,” tegasnya. (zal/aro/ce1)