BATANG-Lantaran terbentur Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dinilai sudah tidak rasional lagi, beberapa usaha pertambangan Galian C, tidak bisa ditutup. Kendati mengganggu lingkungan sekitar.
Hal itu terungkap dalam seminar High Level Meeting, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlangsung di Gedung Pertemuan, Pemkab Batang, Senin (23/6) siang kemarin.
Wakil Bupati Batang, Soetadi, mengungkapkan bahwa sesuai aturan, mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hanya bisa dilakukan setelah 5 tahun berjalan. ”Kalau RTRW-nya sudah pas, tentu tidak masalah. Tapi kalau tidak pas, saya rasa tidak perlu menunggu 5 tahun. Sebab, kalau menunggu 5 tahun, bisa rusak semuanya,” kata Soetadi.
Menurut Soetadi, pembuatan RTRW harus dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis. Jika dibuat tidak detail dan tidak benar, akan menyebabkan terjadinya benturan dengan pengusaha. Seperti pengusaha Galian C di Batang, yang berbenturan dengan Perda yang ada. ”Pada akhirnya, Perda RTRW tidak nyaman dengan pengusaha tersebut, karena RTRW sebelumnya,” kata Soetadi prihatin.
Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Batang, Wahyudi, menjelaskan bahwa kajian RTRW bertujuan memberikan rekomendasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RDTR. “Kegiatan ini, menyediakan rekomendasi rumusan kebijakan dan program ke dalam penyusunan RDTR. Meningkatkan kapasitas dalam kelembagaan dalam melakukan KLHS, agar tidak berbenturan lagi dengan pengusaha galian C,” kata Wahyudi.
Sementara itu, pengusaha galian C, Sudrajat, 47, warga Desa/Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, mengaku, membuka usaha galian C di Sungai Lohjahan, Desa Brayo tersebut, karena sebelumnya telah melihat RTRW.
”Meski warga sekitar sekarang protes dengan adanya galian C tersebut, namun saya sudah memperhatikan RTRW terlebih dahulu. Sehingga apa yang saya lakukan, tidak menyalahi aturan,” tegas Sudrajat. (thd/ida)