Sulit Dapat Pekerjaan Layak, Tolak Penutupan

165

Gambilangu Masih Manjakan Pria Hidung Belang

Tidak cukup mudah, untuk menutup atau menghentikan begitu saja, bisnis jual jasa seks di tengah masyarakat saat ini. Apalagi jika sudah berpuluh-puluh tahun perkampungan lokalisasi itu terbentuk. Butuh energi ekstra untuk mengubahnya. Dalam pantauan Radar Semarang, Lokalisasi Gambilangu masih seperti hari-hari biasa. Seperti apa?

SEJUMLAH pekerja seks komersil (PSK) di kampung pelacuran perbatasan Kendal-Semarang, Gambilangu (GBL), tampak berjajar santai di depan wisma. Mereka masih konsisten melayani para lelaki hidung belang, yang mencari pemuas nafsu birahi.
Sembari utak-atik telepon genggam dan mengenakan pakaian serba ketat, memamerkan tubuhnya yang molek. Mereka berjajar, untuk memudahkan melayani tamu.
Kebanyakan PSK masih berusia muda di kisaran 20-25 tahun. Kendati begitu, ada juga PSK yang berusia 50-an tahun, lantaran desakan ekonomi. “Sini mas ganteng, mampir sebentar,” ujar para PSK saat Radar Semarang melintas, kemarin.
Jika dipetakan, lokalisasi Gambilangu meliputi, separuh wilayah Kendal di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu dan separuhnya wilayah Kota Semarang di Rowosari dan Mangkang Kulon. Dari dua wilayah tersebut, terdapat 425 PSK. Rinciannya di wilayah Kendal 260 orang dan Semarang 165 orang.
Gito, salah seorang pengurus resosialisasi lokalisasi Gambilangu menolak jika GBL ditutup total seperti Dolly. Dia beralasan, penutupan GBL justru akan menimbulkan masalah sosial baru di tengah masyarakat. Salah satunya, nasib para PSK yang sudah tinggal dan menetap di GBL selama ini. ”Bila ditutup, para PSK akan banyak yang turun dan menjajakkan diri di tepi jalan. Keadaan itu justru akan sangat merepotkan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah selama ini tidak memberikan perhatian khusus kepada para PSK maupun mucikari di GBL. Baik itu berupa pembinaan mental maupun pemberian pelatihan kerja ataupun modal usaha agar para PSK bisa berhenti dari pekerjaannya sebagai pelacur.
Dia katakan, alasan pertama orang melacur adalah karena masalah ekonomi. Desakan kebutuhan hidup di tengah himpitan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan layak atau gaji yang sesuai. “Jika ditanya, sejujurnya para PSK tidak mau hidup sebagai PSK,” paparnya.
Makanya, sebelum ada keseriusan untuk membina mental dan memberikan pekerjaan dengan upah layak kepada para PSK, menutup GBL akan menjadi bumerang bagi pemerintah. “Ibarat kata, lokalisasi ini ditutup, nantinya akan timbul GBL-GBL kecil yang bersebaran di jalanan,” tambahnya.
Hal senada dikatakan Ketua Resosialisasi Gambilangu Semarang, Handoko. Menurutnya, selama ini pemerintah tidak pernah ikut serta mengurusi PSK. Harusnya, sebelum meluncurkan rencana pembubaran, pemerintah memberikan bantuan kepada resosialisasi untuk mengentaskan para PSK.
Sejauh ini sudah ada pelatihan keterampilan yang dilakukan pengurus Resos. Seperti menjahit, berdagang dan pelatihan make up, potong rambut, agar PSK dapat mendirikan salon. “Sebenarnya pengentasan PSK sudah dilakukan mandiri oleh pengurus. Tapi tidak maksimal, karena hanya dikelola secara mandiri. Tidak ada urun rembug dari pemerintah,” keluh Handoko.
Jika pembinaan dilakukan pemerintah dengan cara disalurkan ke perusahaan-perusahaan, serta gaji yang cukup, pihaknya yakin, para PSK akan berhenti melacur.
Argi, 35, salah satu PSK di GBL mengaku setuju saja, jika pemerintah akan menutup GBL. Namun pihaknya meminta agar pemerintah memperhatikan nasib para PSK dan keluarga yang harus ditanggungnya. “Nggak masalah, asalkan PSK ini diberikan pekerjaan lain,” kata wanita yang sudah 12 tahun menjadi PSK. (bud/ida)