PPDB Harus Sesuai Perda

125

TEMANGGUNG— Kalangan DPRD Kabupaten Temanggung mendesak agar pemkab memberikan surat edaran kepada sekolah. Isinya, agar dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) mengacu pada perda pendidikan yang telah disahkan.
Ketua Komisi D DPRD Temanggung, Erda Wachydi mendesak agar Pemkab Temanggung memberikan edaran kepada seluruh satuan pendidikan agar dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) mengacu pada Perda Pendidikan yang telah disahkan. Dalam perda tersebut, pihaknya spesifik menyebutkan tentang larangan dilakukan pungutan PPDB.
“Secara jelas perda mengamanatkan agar semua satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan PPDB dengan penggunaan istilah apapun. Kami minta agar bupati menyebarkan edaran kepada seluruh satuan pendidikan yang ada,” katanya.
Hal tersebut perlu diberi penegasan lantaran setiap penerimaan peserta didik baru, banyak orang tua yang mengeluh dengan tingginya biaya pendidikan yang diterapkan sekolah. Hal ini membuat orang tua enggan memilih sekolah negeri lantaran biaya tinggi yang telah terstigma dalam pemikiran masyarakat. “Perda sudah menyebutkan dengan jelas, tidak boleh ada pungutan PPDB,” katanya.
Ia mengatakan, biasanya, satuan pendidikan menerapkan penggunaan istilah yang berbeda untuk menyebut pungutan yang dilakukan. Hal tersebut, kata Erda, tidak lebih dari penggunaan istilah untuk memperhalus ungkapan, namun esensinya sama, yakni melakukan pungutan terhadap masyarakat. “Pungli, pungutan atau apapun istilahnya itu tidak boleh saat PPDB,” terangnya.
Pengambilan berbagai sistem untuk pungutan juga dilakukan satuan pendidikan setelah proses penerimaan PPDB. Menurutnya,  setelah peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai siswa, pihak satuan pendidikan kemudian melakukan pungutan dengan memberikan istilah yang lain. “Dalam perda juga sudah jelas, setiap pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan harus mendapatkan izin dari Bupati Temanggung atau dinas terkait,”terangnya.
Bupati Temanggung, Bambang Sukarno berjanji akan menanggapi serius tentang hal ini. Menurutnya, pihaknya akan melakukan berbagai langkah agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya pendidikan tinggi. Bahkan, ia mengaku siap pasang badan bagi satuan pendidikan yang tidak menjalankan sistem sesuai regulasi yang berlaku.
“Bahkan saya akan meminta agar biaya sekolah bagi orang miskin untuk dihapuskan. Jadi tidak ada lagi istilah pendidikan yang membebani masyarakat. Hal ini tidak boleh terjadi lagi,”tandasnya. (zah/lis)