Perkara Lamban, Lapor Kejagung

120

KP2KKN dan 11 Mitra Daerah



LEMPONGSARI–Lantaran masih banyak penanganan perkara korupsi yang belum tuntas di Kejaksaan, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah bersama dengan sejumlah elemen penggiat anti korupsi se-Indonesia mengadu ke Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta, pekan lalu. Mereka menuntut agar kejaksaan lebih serius dalam menangani korupsi utamanya di sejumlah daerah.
Sekretaris KP2KKN, Eko Haryanto mengatakan, kejaksaan hingga kini masih belum dapat meningkatkan secara signifikan kinerja pemberantasan korupsi. Setidaknya hal itu terlihat dari hasil pemantauan yang dilakukan KP2KKN bersama 11 mitra daerah yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi.
Adalah ICW, Pokja 30, MaTA Banten, MaTA Aceh, JIKALAHARI, GEMAWAN, PUSPAHAM, PIAR, MCW, SOMASI, dan PUKAT UGM. Setelah melakukan pemantauan di 10 daerah, antara lain, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DI Aceh, Banten, Sulawesi Tenggara, DI Jogjakarta, Nusa Tenggara Timur, Malang, Kalimantan Timur, Riau, dan Nusa Tenggara Barat.
“Sedikitnya terpantau 102 perkara yang penanganannya memiliki catatan serius dan ditangani oleh Kejaksaan, baik Kejaksaan Negeri, maupun Kejaksaan Tinggi,” bebernya.
Eko menambahkan, ada dua alasan utama perkara korupsi tidak berlanjut atau memiliki catatan serius. Yaitu penanganan perkara berlarut di tingkat penyelidikan dan penyidikan (39 perkara) dan perkembangan perkara tidak jelas (38 perkara).
“Alasan lainnya adalah penanganan perkara korupsi belum menjerat seluruh aktor (9 perkara), tersangka belum ditahan (4 perkara), dan SP3 (3 perkara),” imbuhnya.
Untuk di Jawa Tengah sendiri, lanjut Eko, setidaknya terdapat 18 kasus korupsi yang perkembangan penanganannya tidak jelas. Antara lain kasus dugaan korupsi penyimpangan Proyek Pembangunan Pasar Kliwon Temanggung Tahun 2002–2003 senilai Rp 2,5 miliar, kasus dugaan korupsi proyek bantuan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan Kabupaten Kudus TA 2004–2005 senilai Rp 1,8 miliar, dan kasus dugaan korupsi mark up pengadaan tanah Pengadilan Agama Blora senilai Rp 1,3 miliar yang bersumber dari dana DIPA APBN TA 2009 dan 2010.
“Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya diperlukan reformasi birokrasi Kejaksaan dan peningkatan program peningkatan prioritas. Selain itu, Kejagung harus terus melakukan koordinasi dan supervisi yang serius terhadap kinerja kejaksaan di daerah,” harapnya. (fai/ida)