Penutupan Lokalisasi Tak Selesaikan Masalah

152

PASCA penutupan lokalisasi Gang Dolly dan Jarak di Surabaya beberapa waktu lalu, justru menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Tidak hanya di Surabaya, tetapi juga di daerah-daerah lain.
Karena itulah, Koordinator Lapangan Griya Asa PKBI Semarang, Ari Istiyadi, menolak kebijakan yang sama diberlakukan di Resos Argorejo Sunan Kuning Semarang. Menurutnya, penutupan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.
“Secara substansi sudah beda. Dolly dan Jarak itu lokalisasi. Sedangkan SK (Sunan Kuning) dan GBL (Gambilangu) itu resosialisasi. Jika lokalisasi berorientasi pada bisnis, resosialisasi orientasinya pembinaan dan rehabilitasi,” ungkapnya saat ditemui di kantor Griya Asa, kemarin.
Lebih lanjut Ari menjelaskan bahwa jika resos Argorejo ditutup, akan berdampak besar. Para pekerja seks komersial (PSK) akan berpindah tempat dan turun ke jalan. Akibatnya, kondisi mereka tidak akan terkontrol dan penularan penyakit infeksi menular seksual (IMS) semakin tinggi. “Selama tidak ada pemberdayaan, selamanya mereka akan terjun dalam dunia prostitusi,” imbuhnya.
Padahal, lanjut Ari, di resos tersebut, pihaknya paling tidak, telah melaksanakan tiga hal. Yaitu pelayanan kesehatan, pengamanan, serta perencanaan alih profesi dalam jangka waktu tiga tahun. Alih profesi tersebut meliputi usaha salon, menjahit, dan juga memasak. “Semua telah kami jalankan dan ada sebagian yang berhasil,” tuturnya.
Ari membantah jika ada anggapan bahwa dengan menutup lokalisasi bisa memutus rantai kemiskinan. Anggapan tersebut bertolak belakang dengan keadaan. Justru dengan maraknya lokalisasi dikarenakan tidak adanya pendidikan. “Dan seharusnya yang bertanggung jawab dengan pendidikan adalah negara melalui pemerintah,” ungkapnya.
Ari juga menangkis alasan Wali Kota Surabaya menutup Dolly dan Jarak dikarenakan langganan para WPS yang sudah berumur adalah anak-anak. Ia menegaskan, semua sudah diatur dalam regulasi yang jelas. Baik penghuni maupun pelanggan, harus berumur minimal 18 tahun. “Semua kami lakukan dengan pengawasan ketat,” imbuhnya.
Disinggung kaitannya dengan upaya membentengi moral anak-anak di kawasan SK, Ari membeberkan bahwa semua upaya telah dilakukan. Misalnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga Taman Pendidikan Anak (TPA). “Hal yang sama juga diberikan pada orang tua, misalnya pengajian untuk ibu-ibu. Juga kegiatan keagamaan bagi bapak-bapak,” ungkapnya.
Terkait kesehatan, Ari termasuk orang yang cukup berani menjamin keadaan tersebut. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, pihaknya selalu mengadakan pendataan dan juga cek kesehatan tiap dua minggu sekali. Begitu juga kegiatan voluntary consulting test (VCT) yang diadakan tiap tiga bulan sekali. “Hal itu kami wajibkan bagi seluruh penghuni yang berkisar 560 anggota,” ungkapnya.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Ari secara tegas menolak jika ada upaya untuk menutup resos SK dan GBL. Pasalnya, yang menjadi objek adalah mereka yang sebenarnya menjadi korban. Sehingga perlu dipikirkan nasib mereka ke depan. Belum lagi masyarakat yang mendapat keuntungan secara ekonomi. (fai/ida)