TERPISAH, Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti mengaku belum berencana menutup lokalisasi. Alasannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal masih kalah jauh dengan Kota Surabaya. Jika dilakukan penutupan, akan menimbulkan gejolak social ekonomi baru.
“PAD di Kendal hanya Rp 185 miliar per tahun. Sedangkan Kota Surabaya mencapai Rp 3 triliun per tahun. Sehingga, solusi belum ada, jika lokalisasi di sini ditutup,” kata Widya.
Dia khawatir jika lokalisasi ditutup akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas. Selain itu, persebaran para PSK di jalanan akan meresahkan masyarakat.
“Bukannya saya melegalkan adanya praktik prostitusi. Tapi kami menyadari bahwa solusinya belum ada. Saya belum bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka dan keluarganya. Selain itu, perkembangan penyebaran HIV/AIDS tidak bisa kami pantau, jika para PSK sampai turun-turun ke jalanan,” tandasnya.
Dia berharap, penutupan lokaliasai terbesar di Asia Tenggara itu tidak berdampak negatif bagi Kabupaten Kendal. “Saya berharap tidak ada PSK Dolly yang pindah ke sini,” tandasnya.
Pihaknya belum mengambil langkah untuk mengantisipasi eksodus PSK Dolly. “Kami belum berfikir ke arah sana, soal kemungkinan adanya PSK dari Dolly yang masuk ke Kabupaten Kendal. Ini masukan yang bagus untuk kami tindaklanjuti,” ujar Widya, kemarin.
Widya berjanji akan segera membahas persoalan ini di tingkat internal Pemkab Kendal. Hal itu supaya ada koordinasi antar pihak terkait, guna melakukan tindakan solutif atas persoalan ini.
“Segera kami rapatkan hal ini secara internal dengan pihak terkait. Di antaranya dengan Dinas Sosial, Bapermaspemdes, dan lainnya. Tapi kami memastikan ada pendataan lagi. Bagaimanapun, yang datang ke Kendal harus kami data. Selain itu, jika benar nanti ada PSK Dolly yang datang ke sini, akan kami sampaikan kepada Wali Kota Surabaya bahwa Kendal terdampak oleh penutupan Dolly,” lanjut dia. (bud/ida)