BATANG-Dianggap melanggar aturan kampanye dengan melakukan orasi politik pada jam kerja, Wakil Bupati (Wabup) Batang, Soetadi, diperiksa Panwaslu Batang, Kamis (19/6) siang kemarin. Tanpa didampingi penasehat hukum, Soetadi, memenuhi undangan Panwaslu.
Dalam ruangan tertutup, Soetadi diperiksa oleh Ketua dan Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu, Kabupaten Batang, Turno, selama satu jam lebih. Pertanyaan seputar kehadiran bupati sebagai pejabat negara di acara DPD Partai Golkar, namun menggunakan seragam dinas lengkap berikut emblem wakil bupati, Senin (16/6) lalu, di Jalan Ahmad Yani, Batang.
Usai diperiksa, Soetadi langsung memberikan klarifikasi dengan menunjukkan surat undangan dari DPD Partai Golkar. Menurutnya, apa yang dilakukan, bukan kampanye untuk umum, seperti yang disangkakan Panwaslu.
”Ini surat undangan DPD Partai Golkar bahwa saya hanya diminta mengisi acara rapat internal partai, bukan kampanye,” kata Soetadi, yang menjabat anggota Dewan Pembina DPD Partai Golkar, Kabupaten Batang ini.
Soetadi menandaskan bahwa dirinya tidak akan mengajukan surat cuti, karena tidak akan ikut berkampanye dalam pemenangan pasangan Prabowo–Hatta, dalam Pilpres 2014. “Saya tidak akan mengajukan surat izin, karena saya tidak akan berkampanye untuk pemenangan pasangan Prabowo–Hatta dalam Pilpres 2014,” tandas Soetadi.
Sementara itu, Turno membenarkan bahwa pemeriksaan Soetadi untuk dimintai klarifikasi terkait kesediaannya mendatangi undangan DPD Partai Golkar dalam keadaan berdinas dan menggunakan seragam dinas. “Wakil Bupati Soetadi, mengaku tidak tahu bahwa apa yang dilakukan melanggar aturan,” jelas Turno.
Turno menegaskan bahwa Soetadi tetap akan diberi sanksi administrasi berupa surat peringatan. Menurutnya, Panwaslu dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Panwaslu Jawa Tengah terkait pelanggaran tersebut. ”Permasalahan ini akan kami laporkan ke Panwaslu Jawa Tengah, agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegas Turno. (thd/ida)