BALAI KOTA – Pengawasan makanan dan minuman yang dilakukan tim gabungan Pemkot Semarang dianggap hanya formalitas saja. Pada kenyataannya, tindak lanjut dari temuan di lapangan terkait makanan yang tak layak jual dan konsumsi, tidak jelas. Tidak diproses secara tuntas. Artinya, tidak ada sanksi tegas yang diterapkan kepada pihak yang dengan sengaja masih menjual makanan tak layak jual dan konsumsi.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang Ngargono, menyikapi sidak yang dilakukan oleh tim gabungan pemkot yang terdiri atas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kesehatan Kota (DKK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang, Rabu (18/6) lalu.
”Kalau saya lihat ini (kegiatan pengawasan) hanya menghabiskan anggaran dan hanya formalitas saja. Karena pengawasan yang dilakukan dari tahun ke tahun temuannya itu-itu saja, dan tindakannya juga itu-itu saja. Tidak ada temuan yang diproses secara tuntas hingga ke tingkat hukum,” kata Ngargono kepada Radar Semarang, kemarin (19/6).
Menurut Ngargono, pengawasan yang dilakukan pihak pemkot memang sangat terbatas. Meski banyak instansi yang turut melakukan pengawasan. Sedangkan yang diawasi, sarananya sangat banyak. Tak sebanding dengan tim pengawasan.
”Seperti BPOM itu di Jateng hanya satu, yang harus diawasi 35 kabupaten/kota. Tapi kalau mau mengefektifkan (pengawasan), saya kira bisa menggandeng media yang selalu gencar memberitakan masalah obat dan makanan itu sendiri. Selain itu, penindakan yang diterapkan bagi pelanggar harus tegas, yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya,” terang Ngargono.
Asumsinya, lanjut Ngargono, ketika ditemukan barang yang tidak layak konsumsi, ancaman sanksi dan sebagainya harus diterapkan, sehingga dapat menimbulkan kewaspadaan bagi pedagang lain. Menurutnya, ada dua motivasi dilakukan oleh pedagang yang tetap memajang atau menjual makanan tak layak konsumsi. ”Ada dua motivasi, yang pertama (pedagang) betul-betul tidak tahu tentang kondisi barang yang dijual, yang kedua memang sengaja,” katanya.
Unsur kesengajaan menjual barang tak layak konsumsi ataupun yang tidak bisa dilihat dari data temuan yang sebelumnya dilakukan oleh tim pengawas. ”Ciri-cirinya selalu berulang, di tempat yang sama dengan jenis barang-barang yang sama. Saya kira dinas terkait punya data itu. Kalau memang memenuhi unsur kesengajaan, sebaiknya diproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” ujarnya. ”Sedangkan yang memang tidak tahu bisa dilihat indikasinya, dari barang-barang yang tak layak ditemukan dalam jumlah sedikit,” imbuhnya.
Menurut Ngargono yang paling penting adalah, pemkot harus memublikasikan hasil temuan dan tindakannya dalam sebuah situs yang dapat diakses semua pihak. Sehingga pengawasan bisa dilakukan secara bersama-sama. ”Temuannya seperti apa, di mana saja, barangnya apa saja, pihak pengusaha atau pedagangnya siapa saja. Kemudian tindakan yang sudah dilakukan seperti apa. Jadi kalau ditemukan kembali kasus serupa, bisa dibuka data tahun-tahun sebelumnya. Kalau memang temuannya sama dan pihaknya yang melakukan itu-itu juga, maka bisa diberi tindakan tegas. Sangat penting memiliki pengawasan data secara online,” tandasnya. ”Yang terjadi selama ini kan serba tidak tuntas. Yang ditemukan itu-itu saja, barangnya sama, tempatnya sama, tapi tindakannya yang tidak ada,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo menilai, pemerintah dalam melakukan pengawasan barang atau produk yang dijual di Kota Semarang meamang sangat kurang. Terlebih pengawasan terhadap industri rumah tangga. ”Hal-hal semacam itu masih akan sering terjadi kalau pembinaan atau sistem pengawasannya belum berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut legislator dari Fraksi Golkar ini, harus ada sistem pemeriksaan secara berkala. Dengan begitu masyarakat (konsumen) bisa terlindungi dari makanan yang tidak layak konsumsi. ”Tapi, selama ini saya belum melihat pengawasan industri rumah tangga, sehingga masih ditemukan barang seperti itu, kemasannya rusak, sudah kedaluwarsa, kemasan bolong, itu kan bakteri bisa masuk,” katanya.
Pihaknya meminta pedagang atau pelaku usaha yang memang melanggar ketentuan secara terus-menerus diberi sanksi tegas. ”Sehingga kesan rutin pengawasan makanan dan minuman jelang Ramadan, yang tidak ada tindak lanjut itu hilang,” ucapnya.
Ke depan, dewan meminta pemkot memiliki sistem pengawasan yang jelas, seperti e-control atau elektronik kontrol, dan data pengawasan online. ”Ke depan harus sudah model pengawasan secara online, itu penting. Kalau dalam data muncul pelaku usaha yang itu-itu lagi, pemerintah bisa mengambil tindakan tegas,” imbuh Anang. (zal/aro/ce1)