Pembebasan Lahan Disetop

116

Proyek Underpass Jatingaleh

BALAI KOTA – Proses pembebasan lahan untuk proyek underpass Jatingaleh terpaksa dihentikan. Pasalnya, ada perubahan aturan terkait pembebasan lahan dari pemerintah pusat. Praktis, pelaksanaan pembebasan lahan bakal molor dari jadwal yang telah ditetapkan.
Selama ini, Pemkot Semarang berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang pembebasan lahan. Namun belakangan muncul Perpres baru, yakni Perpres Nomor 40 Tahun 2014. ”Perpres tersebut berbeda dengan peraturan lama yang kami jadikan acuan sebelumnya,” terang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan proyek underpass Jatingaleh, Sukardi, kepada Radar Semarang, kemarin (19/6).
Dijelaskan Kabid Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kota Semarang itu, dalam perpres lama yang selama ini menjadi acuan menyebutkan lahan di atas 1 hektare proses pembebasan lahan dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang melibatkan berbagai SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Namun dalam aturan yang baru, lahan di bawah 5 hektare proses pembebasan lahan dilakukan oleh satuan kerja (satker) Dinas Bina Marga.
Atas perubahan regulasi tersebut, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi ulang dengan instansi terkait. Termasuk melakukan konsultasi dengan bagian hukum, apakah bisa diteruskan dengan aturan lama.
Menurutnya, jika diputuskan menggunakan perpres lama, maka program pembebasan lahan akan berjalan seperti semula. ”Kita perlu koordinasi kembali, sementara ini kegiatan di sana (Jatingaleh) masih vakum. Kita siapkan data-data dan rapatkan kembali dengan beberapa tim. Termasuk mengonsultasikannya ke bagian hukum. Jadi, saya rasa pelaksanaan pembebasannya mundur dari yang sebelumnya kita jadwalkan,” kata Sukardi.
Sebaliknya, jika menggunakan perpres baru, maka pihaknya harus merancang ulang mekanisme pembebasan lahan. Saat ini, tahapan sudah sampai ke inventariasasi data kepemilikan dan persiapan pembuatan peta bidang. Namun hal itu sementara dihentikan sembari menunggu keputusan. ”Perpres baru itu keluar bulan April kemarin, dan kita baru tahu akhir-akhir ini,” jelasnya.
Selain masalah perubahan aturan, lanjut Sukardi, mundurnya jadwal pembebasan juga dipengaruhi adanya pesta demokrasi pemilihan presiden (pilpres) yang akan dilaksanakan pada 9 Juli nanti. ”Secara data kita tetap jalan, tapi di lapangan belum ada kegiatan. Perlu pembahasan tentang itu, mundur sementara waktu saja. Tapi persiapan data tetap jalan,” bebernya.
Meski begitu, pihaknya tetap menargetkan proses pembebasan lahan underpass selesai tahun ini, 2014. Sehingga pihaknya akan bekerja ekstra untuk mewujudkan target tersebut. Pasalnya, proses pembangunan akan dimulai pada 2015. ”Mau tidak mau harus selesai tahun 2014 ini pembebasan lahannya. Jadi, cara kerja kita saja yang harus bisa menyesuaikan target. Kita akan bekerja ekstracepat,” tandasnya.
Diketahui, pembangunan underpass Jatingaleh ini membutuhkan lahan seluas 11.000 meter persegi yang harus dibebaskan. Dengan jumlah bidang yang harus dibebaskan 58 bidang. Sementara pemkot telah mengalokasikan anggaran pembebasan sebesar Rp 82 miliar.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto menyatakan, perubahan perpres tersebut tidak menjadi penghalang atau alasan pemkot untuk memolorkan jadwal pelaksanaan pembebasan lahan. Menurutnya, dinas terkait harus melihat munculnya dan efektivitas pelaksanaan perpres baru tersebut. Jika keluarnya dan pelaksanaan perpres tersebut setelah proses pembebasan lahan dimulai, maka pemkot masih bisa berpedoman dengan perpres lama, yakni Perpres No 71 Tahun 2012.
”Proses pembahasan APBD murni terkait anggaran pembebasan lahan underpass dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2013. Ketika itu sudah disahkan, sebetulnya Dinas Bina Marga sudah memiliki rencana kerja, karena sudah memasang anggaran (pembebasan lahan),” kata Wachid.
Sehingga jika rencana kerjanya sudah matang, anggaran sudah dipasang, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah disahkan sejak Januari, maka proses pembebasan lahan bisa dijalankan. ”Pada prinsipnya perpres baru itu keluar bulan apa dan kapan efektif diberlakukan. Kalau sebelum perpres itu muncul, tapi pemkot sudah menjalankan proses pembebasan lahan, meski itu baru tahap sosialisasi kepada masyarakat dan pendataan bidang, maka bisa tetap menggunakan perpres yang lama. Karena kegiatan sudah ditata, direncanakan menggunakan perpres lama,” ujarnya.
”Persoalannya sejauh mana pekerjaan itu dilakukan, dan sejauh mana pembebasan lahan sudah dilakukan? Kalau belum dilakukan sama sekali, mungkin ada baiknya menggunakan perpres yang baru. Kalau sudah dimulai, meski itu baru  sosialisasi atau tahapan sudah berjalan, berapa pun progres jalannya saya kira tidak harus serta-merta dibatalkan karena perpres berganti,” tandas politisi PAN itu. (zal/aro/ce1)