Beda Rujukan Regulasi, Peruncing Masalah

126

Terkait Eksplorasi Semen Indonesia

SEMARANG-Kasus pro kontra pendirian dan eksplorasi semen di Kabupaten Rembang dan Pati, ternyata turut dipicu adanya perbedaan pemahaman tentang regulasi mengenai karst (kawasan kapur/bentang alam, red).
Sebagian warga Rembang masih mengacu peraturan lama, yakni Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 1998 yang menjelaskan mengenai 3 zona karst, yang diyakini sebagai karst semuanya sehingga harus dilindungi.
“Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jateng, menyatakan bahwa kawasan Watu Putih Rembang adalah tergolong karst. Tapi mengapa Rembang tidak diusulkan sebagai kawasan karst. Apalagi ada bukti dari direktorat geologi pada tahun 1998 bahwa Rembang juga karst,” kata Miming utusan dari Yahya Staquf dari Ponpes Raudlatut Thalibin Rembang.
Padahal, menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Jateng, Ir Teguh Dwi Paryono MT, yang dimaksud Miming tersebut, merupakan penelitian tentang budidaya. Sedangkan Permen ESDM tahun 1998 yang dijadikan landasan tersebut, telah diperbaharui. Kementerian ESDM dalam Surat Keputusan Nomor 1456 tahun 2000 mengatur mengenai pengelolaan kawasan karst. Di dalam aturan ini diatur bahwa kawasan karst terdiri atas 3 zona. Yakni, Zona I, merupakan zona inti karst sebagai kawasan lindung yang tidak boleh dilakukan eksplorasi. Kemudian Zona II, sebagai zona penyangga, tidak boleh digunakan untuk aktifitas, selain penelitian dan pariwisata. Dan terakhir Zona III, merupakan kawasan budidaya.
Menurutnya, yang dieskplorasi pihak Semen Indonesia merupakan Zona III, yakni zona budidaya. “Jadi Watu Putih merupakan kawasan karst yang sejak saat itu juga sudah berlaku 3 zona,” tandas Teguh, dalam Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Potensi Tambang Berbasis Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Studi Kasus Kawasan Pegunungan Pati dan Rembang yang dilaksanakan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jateng di Hotel Semesta, beberapa hari lalu (14/6).
Bahkan, katanya, saat ini sudah diterbitkan peraturan yang lebih tinggi lagi, yakni Undang-Undang (UU) nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Sudah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 26 tahun 2008 yang mengatur lebih detail. “Karena itu, sudah seharusnya kita menyamakan cara pandang tentang regulasi ini,” harapnya.
Namun keterangan Teguh tersebut, masih belum mendapatkan apresiasi dari warga. Atas dasar peraturan lama tersebut, pemerintah dan Semen Indonesia masih dianggap melakukan pelanggaran pidana dan perdata. “Karena itulah, kami meminta kegiatan pabrik itu dihentikan. Disini saya ditugaskan Pak Yahya C Staquf,” kata Mimin.
Karena itulah, tokoh Sedulur Sikep, Gunretno, meminta adanya sosialisasi tentang kawasan karst yang terdiri atas 3 zona, dan detilnya seperti apa. “Hal itu harus dijelaskan kepada masyarakat,” tandasnya. (ida)