SEKAYU – Operasional ratusan tempat hiburan, restoran, dan penginapan terancam dibekukan. Pasalnya, tempat usaha tersebut tidak memiliki kelengkapan izin prinsip usaha, mulai dari tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), izin mendirikan bangunan (IMB), hingga izin gangguan (HO).
Ratusan tempat yang tidak memiliki TDU pariwisata diketahui setelah tim gabungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Bagian Hukum, Satpol PP-Linmas, dan Polisi Pariwisata Polrestabes Semarang menggelar sidak penertiban izin di sejumlah tempat hiburan, restoran, dan hotel, Rabu (18/6).
Kabid Pembinaan Pelaku Usaha Wisata Disbudpar Kota Semarang Giarso Sapto Putratmo, menyatakan, banyak pengusaha tempat wisata yang mengabaikan TDU pariwisata, yang harusnya wajib dimiliki para pelaku usaha tempat hiburan, restoran dan hotel. ”Selain TDU pariwisata, dari hasil inspeksi yang sudah kami lakukan, ternyata banyak tempat-tempat yang bahkan tidak memiliki IMB dan HO,” bebernya.
Dalam sidak kemarin, tim mendata tempat-tempat hiburan seperti kafe, resto, panti pijat, karaoke dan hotel yang tidak memiliki TDU.
Sapto menyatakan, selain tidak mengantongi TDU, banyak juga tanda izin usaha pariwisata yang sudah kedaluwarsa, namun tidak diperpanjang. ”Dalam sidak kali ini kita memang belum melakukan tindakan atau sanksi, tapi lebih ke arah pembinaan. Bagi yang memiliki TDU pariwisata  atau sudah habis masa berlakunya, kita beri kesempatan untuk mengurus,” ujarnya.
Pihaknya akan memberikan deadline kepada pelaku usaha pariwisata untuk mengurus dan melengkapi izin prinsip usahanya. Jika dalam waktu yang ditentukan para pemilik usaha tersebut tidak mengurus izin TDU pariwisata, maka pemkot tidak segan untuk membekukan dan menutup tempat usahanya.
”Yang kita lakukan dalam sidak ini, menyita KTP milik pengelola usaha, kemudian membuat berita acara. Pengusaha kita beri waktu 3×24 jam untuk mengurus semua izin prinsip. Jika tidak segera mengurus, maka kita akan layangkan surat pemanggilan,” tegasnya.
Toleransi surat pemanggilan dilakukan hingga tiga kali. Jika tidak ada tindak lanjut dari pemilik usaha, maka Disbudpar akan berkoordinasi dengan Satpol PP Linmas untuk mengambil langkah tegas dengan membekukan dan menutup tempat usaha.
”Tapi jika ada tempat usaha pariwisata yang tidak memiliki IMB dan HO, kita minta penegak perda langsung menyegelnya,” tandas Sapto.
”Tapi kan ini sifatnya pembinaan. Kami kasih waktu dulu bagi mereka untuk mengurus atau jika ada yang berkilah sudah punya tapi tidak dapat menunjukkan IMB, HO dan TDUP, kami kasih kesempatan untuk datang ke satpol PP untuk menunjukkannya,” imbuh Sapto.
Kemarin petugas gabungan juga menemukan banyak tempat usaha yang belum memiliki izin serupa, di antaranya Beringin Residence dan RM Bamboo di Jalan KS Tubun, Resto Doubel Dips dan Saka Patat di Jalan Diponegoro, serta Resto Selera Indonesia dan Panti Pijat Allegria.
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Sugihartono mengatakan, pemkot harus bisa menindak tegas bagi pelaku usaha yang memang tidak memiliki izin prinsip. Jangan hanya berhenti dalam sidak saja, namun setelah itu tidak ada tindak lanjutnya.
”Jangan sampai sidak hanya terkesan formalitas saja, setelah itu membiarkan pelaku usaha yang melanggar. Penertiban harus dilakukan secara tuntas,” tandasnya. (zal/aro/ce1)