PNS Tak Netral, Terancam Sanksi

129

KAJEN-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, diwajibkan netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini. Karena itulah, diadakan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, oleh seluruh kepala SKPD, kepala desa (Kades) se-Kabapaten Pekalongan, di Aula Sekda, Rabu (18/6) siang kemarin.
Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Bupati Pekalongan Amat Antono, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kajen. “Ini adalah bukti bahwa bupati menginginkan PNS dan kades di lingkungannya benar-benar netral dalam Pilpres 9 Juli nanti. Jika ada yang melanggar, akan dikenakan sanksi,” kata Bupati Antono saat memberikan sambutan sosialisasi Pilpres 2014.
Sesuai aturan, katanya, kalau ada yang terbukti tak netral, sanksinya adalah teguran keras dan tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi. “Itu bisa diartikan, tidak bisa menjabarkan peraturan perundang-undangan,” tegas Bupati Antono.
Bupati menandaskan, sesuai aturan, PNS, TNI maupun Polri harus bisa menjaga kenetralannya dalam setiap pemilu dan tidak terlibat dalam politik praktis. ”Sesuai aturan dan etika, PNS, TNI, maupun Polri harus netral. Netral dalam arti bukan apatis, tapi mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya,” tandas Antono.
Sedangkan Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Mundasir menjelaskan bahwa tujuan sosialisasi adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang tahapan Pilpres 2014. ”Selain itu, memberikan pemahaman lebih kepada seluruh masyarakat, untuk mengikuti Pilpres dengan baik. Dan jadilah pemilih yang cerdas, dengan harapan angka partisipasi masyarakat meningkat,” jelas Mudatsir.
Sementara itu, Ketua LSM Telaah Informasi, Mujahirin menegaskan agar penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas tidak sebatas acara seremonial dan tidak dipahami serta ditaati tentang isi piagam tersebut. ”Kami minta, bupati benar-benar memberikan sanksi yang tegas, jika di kemudian hari terdapat kepala SKPD yang memihak salah satu calon,” tegas Mujahirin. (thd/ida)