Kolam Retensi Sistem Banger

BALAI KOTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) meminta adendum kontrak sewa lahan kolam retensi untuk sistem Banger dilakukan secara keseluruhan. Tidak hanya menyangkut biaya penertiban. Tapi, juga adendum luasan dan nilai kontrak. Sebab, dari hasil verifikasi PT KAI, ada perubahan luasan lahan yang akan disewa pemkot.
Manajer Aset PT KAI Daop IV Semarang, Eman Sulaiman, menjelaskan, dalam perjanjian kontrak tahun 2011, biaya sewa Rp 308 juta per 5 tahun itu atas tanah seluas 9 hektare. Namun kenyataannya luas lahan yang akan digunakan sebagai kolam retensi sesuai DED (detail engineering design) seluas 11,50 hektare.
”Luasan lahan tidak sesuai dengan biaya kontrak yang dulu. Luasan lahannya berubah, dalam kontrak sebelumnya hanya 9 hektare, tapi sekarang berubah menjadi 11,50 hektare. Mungkin saat perjanjian memang pemkot hanya ingin menyewa 9 hektare, tapi setelah keluar gambar dari Satker, ternyata dalam gambar luasannya 11,50 hektare,” terangnya kepada Radar Semarang, kemarin (17/6).
”Jadi suapaya clear, adendum diubah semua. Dalam adendum nanti ada dua hal yang perlu dilakukan perjanjian ulang, yakni adendum luas lahan dan adendum nilai. Kalau biaya penertiban itu tinggal dimasukkan dalam nilai kontrak sudah clear,” ujarnya.
Disinggung mengenai nilai sewa yang ideal, Eman enggan membeberkan. Sebab, pihaknya masih menunggu pemkot menggelar adendum. Walaupun pihaknya sudah mengantongi nilai yang menurutnya ideal dan realistis atas sewa lahan kolam retensi.
”Sebenarnya saya sudah pegang nilai sewanya. Tapi, saat ini saya masih menunggu pemkot, tidak etis kalau saya munculkan di media, tapi belum ada kesepakatan. Dan katanya hari ini (kemarin) ada pertemuan, tapi kok kita tidak diundang,” terang Eman, yang hanya menyentil nilai sewa bisa lebih dari Rp 700 juta.
Sementara itu, Pemkot Semarang segera melakukan koordinasi internal untuk menyiapkan adendum kontrak dengan PT KAI terkait biaya sewa lahan kolam retensi sistem Banger. Pemkot menyerahkan hitungan biaya sewa sepenuhnya kepada PT KAI selaku pemilik aset lahan. Namun pemkot tetap meminta besaran nilai sewa logis dan realistis.
”Dalam berbagai hal kalau itu sudah menyangkut nilai, pemkot pasti tidak akan menghitung sendiri. Dalam hal ini yang menghitung PT KAI. Berapa pun nilainya, kalau memang dari hasil hitungannya logis dan realistis, saya kira pemkot akan berupaya bisa memenuhi (besaran nilai sewa),” terang Sekda Kota Semarang Adi Tri Hananto.
”Berapa pun nilainya kalau untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, pemkot akan berusaha memenuhinya. Kita tidak bisa membatasi nilai, kalau dari sisi manfaatnya lebih besar setelah proyek ini jadi,” tandasnya.
Instruksi adendum kontrak sewa lahan kolam retensi sistem Banger, kemarin telah dilontarkan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Saat ini, pemkot telah menyiapkan segala sesuatu terkait adendum kontrak tersebut. ”Kita akan menggelar rapat internal untuk mempelajari aturan adendum kontrak. Setelah itu kita pasti coba meng-adendum perjanjian itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga pembangunan kolam retensi bisa segera direalisasikan,” katanya.
Menurut Adi, PT KAI sudah menyelesaikan perhitungan biaya sewa dan saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Sedangkan pemkot masih akan menggelar rapat koordinasi internal untuk menentukan lagnkah yang akan dilakukan. Disinggung jadwal adendum kontrak, Adi belum bisa memutuskan. ”Kita akan koordinasi internal dulu untuk menentukan langkah yang akan kita lakukan. Setelah itu kita (pemkot dan PT KAI) akan bertemu dalam forum tertentu untuk membicarakan bagaimana teknis perubahan perjanjian dan pelaksanaan di lapangan,” tandasnya.
”Yang jelas kita akan lakukan secepatnya karena pembebasan lahan ini merupakan syarat yang tidak bisa kita hindari dalam pembangunan sistem Banger ini. Kita berharap segera bisa terwujud, karena kolam retensi ini dampaknya sangat nyata. Bisa mengurangi genangan di kawasan Timur dan Utara,” katanya. (zal/aro/ce1)