Sesalkan Masih Ada Kasus Penahanan Ijazah

153

BALAI KOTA – Komisi D DPRD Kota Semarang meminta Dinas Pendidikan bersikap tegas terhadap pihak sekolah yang masih menahan ijazah anak didiknya hanya masalah pembiayaan. Tidak hanya sekolah negeri, sanksi tegas juga harus diterapkan pada sekolah swasta.
Masih adanya kasus penahanan ijazah tersebut mengundang keprihatinan kalangan dewan. Penahanan ijazah tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah negeri, tapi juga swasta. ”Ada laporan seorang siswa sebuah SMK swasta ijazahnya masih ditahan sekolah bersangkutan sudah 3 bulan. Kasus seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena jelas merugikan siswa yang ingin bekerja atau melanjutkan sekolahnya,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Anang Budi Utomo, saat diskusi interaktif yang digelar Sekretariat DPRD Kota Semarang, Senin (16/6).
Anang meminta Dinas Pendidikan Kota bisa bersikap tegas dengan tidak membiarkan kasus seperti ini terus terulang. Laporan kasus penahanan ijazah di SMK swasta yang diterimanya, tanpa menyebutkan nama sekolah, diyakini sebenarnya terjadi juga di sekolah-sekolah lain. Untuk itu Dinas Pendidikan seharusnya bisa mencegahnya melalui kewenangan yang dimilikinya.
Menurutnya, Dinas Pendidiknya harusnya bisa menangani kasus penahanan ijazah karena masalah pembiayaan. Dinas bisa membantu dengan membayarkan kekurangan tanggungan biaya yang belum dibayarkan oleh siswa. Karena hal-hal seperti itu terjadi pada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu atau kurang beruntung. ”Kecuali kalau ijazah yang ditahan sekolah itu karena siswa yang bersangkutan tersangkut kasus kriminal, tapi kalau murni karena tidak mampu membayar biaya ya seharusnya dibantu,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin mengatakan, setiap keluhan dan saran dari masyarakat yang masuk kepadanya akan ditindaklanjuti. Terkait laporan kasus penahanan ijazah siswa di SMK swasta, ia menyarankan siswa bersangkutan bisa melaporkan ke Dinas Pendidikan. Pasti akan ditindaklanjuti dengan turun ke lapangan menemui sekolah tersebut.
”Silakan bisa lapor langsung ke Dinas Pendidikan, boleh lewat Twitter saya yaitu @bunyamin, lewat FB saya, atau lewat telepon Dinas Pendidikan. Kami pasti akan menyampaikan ke sekolah dan turun ke sekolah bersangkutan yang menahan ijazah,” jelasnya. (zal/ton/ce1)