MANYARAN – Mantan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Jepara Winastuti akhirnya dihukum pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan atas dugaan korupsi pembangunan jalan lingkungan dan saluran di Kabupaten Jepara tahun 2012. Selain pidana badan, yang bersangkutan juga dihukum membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.
Vonis tersebut dibacakan majelis hakim di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Semarang Senin (16/6). Majelis hakim menilai terdakwa selaku pengawas proyek pembangunan jalan lingkungan dan saluran tidak bekerja sebagaimana seorang pengawas. ”Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan melanggar ketentuan dakwaan subsider. Yakni pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ungkap hakim ketua Maryana.
Majelis hakim menilai, terdapat beberapa kesalahan mendasar yang dilakukan terdakwa. Yaitu, selaku pengawas ia tidak mengawasi sehingga pengerjaan proyek tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB). ”Selain itu ditemukan spesifikasi besi pada pengerjaan tidak sesuai speknya dan pengerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dari RAB,” imbuhnya.
Ditambahkan, terdakwa juga dinilai telah meneken berita acara pemeriksaan (BAP) perampungan jalan. Padahal, jalan tersebut masih dalam tahap pengerjaan. Selain itu, terdakwa juga membuat dokumen proyek yang tidak sebenarnya. ”Akibat perbuatan terdakwa, seluruh pengerjaan yang sudah dijalankan dianggap telah gagal dan masuk sebagai kerugian negara,” ungkapnya.
Menanggapi putusan itu, terdakwa bersama penasihat hukumnya menyatakan sikap pikir-pikir. Apakah akan melakukan upaya hukum banding atau tidak. Hal yang sama juga diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Pasalnya, vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan selama 2 tahun serta membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 5 bulan kurungan.
Terpisah, seorang pengusaha konstruksi (bangunan) di Kabupaten Jepara, Sandy Nugroho dijatuhi vonis pidana penjara selama 2 tahun serta denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan. Sandy dinyatakan terlibat dalam korupsi pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral (MP ESDM) Jepara tahun 2009-2010.
Atas perbuatannya, terdakwa dikenai pasal Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dakwaan subsider. Selain pidana tersebut, terdakwa juga diberi kewajiban membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sekitar Rp 163 juta. (fai/ton/ce1)