Maksimalkan Fungsi Jembatan Timbang

115

JALUR rawan kecelakaan Ambarawa-Magelang yang melintasi wilayah Kecamatan Jambu, seperti Tanjakan Kethekan (Jambuasri), Kali Malang Bawah, Kali Malang Atas, dan Tanjakan Jlegong, mengundang perhatian sejumlah kalangan. Pasalnya, di jalur tersebut sudah berulang kali terjadi kecelakaan lalu lintas yang menelan korban tewas.
Terakhir, truk pasir mengalami rem blong menabrak 10 kendaraan yang menewaskan 5 orang. Sebelumnya, pernah ada truk pasir tak kuat menanjak hingga nyelonong ke acara pesta yang menewaskan 17 orang, serta kecelakaan yang menewaskan 4 pengendara motor.
Sebenarnya apa yang salah dari jalan itu? Apakah ada yang salah dari konstruksinya? Apa karena human error? Apa karena tidak ada jalur penyelamat?
Pakar transportasi Universitas Diponegoro (Undip), Wicaksono IR, mengatakan, kecelakaan yang kerap terjadi di kawasan tersebut umumnya melibatkan truk bermuatan berat, salah satunya truk pasir. Karena itu, ia meminta pemerintah fokus untuk memaksimalkan fungsi jembatan timbang (JT) sebagai pengawas muatan kendaraan.
Diakui, permainan dalam jembatan timbang kerap terjadi, antara lain karena penargetan PAD (Pendapatan Asli Daerah). “Sejak adanya otonomi daerah, masing-masing daerah otonom berupaya untuk membuat suatu perda yang bertujuan mendapatkan PAD. Dari sudut pandang tersebut bila kita hubungkan dengan persoalan di jalur Ambarawa ini terjadi permasalahan di jembatan timbang, salah satunya tempat untuk mendapatkan PAD dengan mudah,” kata Wicaksono, Jumat (13/6).
Seharusnya, kata dia, jembatan timbang berfungsi sebagai tempat yang memiliki fasilitas dan alat untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar muatan, karena tidak sesuai dengan izin yg dtetapkan dalam buku uji KIR. “Sehingga jembatan timbang tidak dapat difungsikan lagi sebagai tempat untuk memungut retribusi/atau denda berupa uang, yang ada hanya penindakan sanksi tilang bagi kendaraan-kendaraan yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dalam ketetapan buku uji,” katanya.
Bagi kendaraan-kendaraan angkutan barang yang tidak memiliki buku uji atau memiliki buku uji tapi habis masa berlakunya, menurutnya, dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lain, sehingga kerap terjadi kecelakaan. “Maka pengemudi perlu diberikan sanksi pidana,” ujarnya.
Selain itu, Wicaksono juga menyoroti terkait pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) pada kendaraan roda dua dan roda empat. Di mana calon penerima SIM seharusnya melalui proses pembuatan SIM sebagaimaa mestinya.
“Jika dalam pembuatannya sudah memakai calo, lantas bagaimana dia saat mengemudikan kendaraanya, pasti psikologisnya juga tidak teruji. Itulah yang dapat megakibatkan kecelakaan,” katanya.
Sedangkan untuk konstruksi jalan, menurut Wicaksono, wilayah Kecamatan Jambu, seperti Tanjakan Kethekan Jambuasri, Kali Malang Bawah, Kali Malang Atas, dan Tanjakan Jlegong, sudah proporsional.
“Untuk konteks ini, yang perlu diperhatikan bukan infrastrukturnya, namun pengguna jalannya,” ujarnya.
Penambahan rambu lalu-lintas di kawasan tersebut juga harus lebih diperhatikan. “Sekarang setelah ada kecelakaan baru dikasih rambu, kenapa sebelumnya tidak? Itu kan lucu. Nyawa kok dijadikan mainan,” kata Wicaksono.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih menekankan pada perencanaan aspek geometri. “Selain itu, perlu pemberian titik kejut agar penggunna bisa tahu batas kecepatannya,” katanya. Kepadatan kendaraan yang melampaui batas, kata dia, juga harus menjadi perhatian pemerintah. (mg1/aro)