Eksekusi Titik, Kejati Datangi MA

133

Kasus Korupsi JLS Salatiga

PLEBURAN – Upaya untuk mengeksekusi Titik Kirnaningsih, istri Wali Kota Salatiga Yuliyanto yang menjadi terpidana kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga 2008 terus dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu, kejati mendatangi Mahkamah Agung (MA) mempertanyakan belum turunnya salinan putusan kasasi tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Masyhudi mengatakan, upaya itu ditempuh setelah beberapa surat Kejati Jateng yang dilayangkan tidak ditanggapi MA. “Setelah kami datangi, kami mendapat kepastian bahwa putusannya masih diproses,” ungkapnya kemarin.

Meski begitu, Masyhudi akan terus mempertanyakan kepada MA. Menurutnya, salinan putusan itu, menjadi satu-satunya syarat mengeksekusi yang bersangkutan. “Ini demi kepastian hukum. Karena eksekusi harus didasarkan adanya salinan putusan,” kata Aspidsus menolak berkomentar atas sikap MA yang tak segera mengirimkan salinan putusannya.
Pernyataan tersebut diungkapkan Masyhudi lantaran kecewa atas salinan putusan kasasi yang tak kunjung datang. Padahal putusan itu sudah diumumkan. Menurutnya, jika eksekusi penahanan Titik tak segera dilakukan, dikhawatirkan akan menjadi masalah. “Dampaknya kalau begini akan menjadi masalah besar. Kami khawatir bisa-bisa akan lari. Begitu lari, kami-kami yang harus mengejar-ejar,” keluhnya.
Seperti diketahui, awal Februari 2014 lalu, MA dalam putusan kasasinya menolak permohonan kasasi Titik Kirnaningsih dalam kasus korupsi tahun 2008 tersebut. Dalam perkara kasasi yang diputus Majelis Hakim Agung Mohammad Askin didampingi Leopold Luhut Hutagalung dan Artidjo Alkostar, Titik dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, pidana denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan dan mengganti kerugian negara senilai Rp 2,5 miliar atau setara dengan hukuman pidana 2 tahun penjara.
Direktur PT Kuntjup itu dinyatakan bersalah karena telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (fai/aro)