KENDAL—Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal menyatakan menutup penyidikan kasus dugaan korupsi penyertaan modal APBD Kendal 2004 ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) senilai Rp 3 miliar. Alasannya penyidik merasa kekurangan alat bukti untuk melanjutkan perkara tersebut.
“Penghentian penyidikan sudah sebulan lalu, yakni dengan turunnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sebab penyidik merasa tidak cukup alat bukti untuk menjerat para tersangka,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kendal, Kirno, Jumat (13/6) kemarin.
Dalam kasus ini sendiri, penyidik Kejari Kendal sebelumnya telah menetapakan tiga tersangka. Ketiganya merupakan mantan pimpinan PDAU Kendal. Yakni mantan Direktur Utama PDAU Udesta Cendry Jananta, Direktur Keuangan dan Administrasi PDAU Sri Supriyati dan Direktur Operasional PDAU Erna Ksimiyati.
Praktis, kata Kirno, dengan adanya SP3 tersebut status tersangka ketiganya langsung dipulihkan nama baik dan kedudukannya seperti sedia kala. “Alasan utama kami SP3 kasus ini, lantaran temuan awal kami bukan tindak pidana,” bebernya.
Padahal, awalnya penyidik menemukan cukup bukti ada dugaan penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang oleh ketiganya dalam penyertaan modal APBD. Yakni dalam hal Deposito senilai Rp 1 miliar.
Kirno menjelaskan PDAU yang baru dibentuk 2004 itu memiliki empat bidang usaha. Yakni Pertanian, Perbengkelan, Percetakan dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Awalnya Pemkab Kendal menggelontorkan dana sebesar Rp 3 miliar untuk PDAU sebagai modal usaha.
Dari Rp 3 miliar tersebut, di antaranya digunakan pembangunan gudang penampungan beras dan padi sebesar Rp 800 juta dan pembuatan gedung bengkel Rp 200 juta. Selain itu, sebesar Rp 600 juta digunakan untuk modal usaha bidang Pertanian, Percetakan dan Perbengkelan. “Sebab untuk SPBN saat itu, tidak dapat dioperasikan karena belum memiliki izin operasi,” jelasnya.
Sedangan sebesar Rp 1 miliar dana lainnya ternyata tidak digunakan untuk modal usaha, melainkan dimasukkan sebagai deposito di sejumlah bank perkreditan di Kendal. Jangka waktu deposito dari 1-3 bulan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk tambahan modal usaha yang sudah berjalan.
“Deposito tersebut ternyata dilakukan bukan atas nama pribadi para tersangka, melainkan atas nama PDAU. Deposito tersebut sudah dilakukan dengan landasan ada kesepakatan bersama antara PDAU dengan Pemkab Kendal,” jelasnya.
Bunga hasil deposito juga digunakan untuk kepentingan PDAU, sehingga tidak untuk para diri terdakwa. “Jadi bukan kerugian negara,” tambahnya.
Ketiga tersangka, sebelumnya dijerat dengan pasal berlapis Undang-undang (UU) pemberantasan korupsi. Yakni Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Jo pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (bud/ida)