AMBARAWA – Mantan Kades Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Nizar Malik (NM), Jumat (13/6) kemarin, akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa. Nizar ditahan atas dugaan korupsi hasil persewaan lahan milik desa. Lahan yang disewakannya ke pihak lain berupa satu petak lahan seluas 9.500 meter persegi, empat petak lahan seluas 4 ribu meter persegi, dan sembilan petak lahan seluas 5 ribu meter persegi. Dalam perkara tersebut, Nizar dijerat pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sebelum resmi ditahan, tersangka datang memenuhi panggilan jaksa untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Setelah menjalani pemeriksaan, saat itu juga tersangka ditahan. Kejaksaan juga telah menyita sejumlah dokumen penting, berupa surat-surat dari tangan tersangka dan saksi-saksi.
“Kerugian negara tidak terlalu besar, sekitar Rp 70 juta, yakni dari sewa lahan milik desa. Tersangka resmi kami tahan untuk proses penyidikan,” tutur Kepala Kejari Ambarawa, Sila H. Pulungan ditemui di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jumat (13/6).
Penahanan tersebut untuk mengintensifkan pemeriksaan. Namun dengan alasan keamanan, tersangka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang. Tahapan selanjutnya, jaksa dalam waktu dekat akan menyusun berkas tuntutan dan akan diajukan ke Pengadilan Tipikor Semarang.    “Proses penyidikan tidak lama lagi selesai, selanjutnya berkas tuntutan disusun untuk diajukan ke Pengadilan Tipikor Semarang,” ujarnya.
Untuk diketahui tersangka terjerat kasus korupsi karena diduga saat menjadi Kades Rowoboni periode 1998-2006 menyelewengkan dana sewa tanah milik kas desa. Lahan yang disewakan ke pihak lain satu petak seluas 9.500 meter persegi, empat petak lahan seluas 4 ribu meter persegi, dan sembilan petak lahan seluas 5 ribu meter persegi. Semestinya, hasil sewa lahan tersebut masuk ke kas desa atau menjadi pendapatan daerah. Tetapi, hasil sewa lahan sebesar Rp 70 juta tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mantan kades tersebut. (tyo/aro)