TEMANGGUNG — Relokasi pasar darurat untuk Pasar Hewan Progo terlalu mendadak. Hal itu membuat persiapan teknis dan non-teknis tidak matang. Penyebabnya, eksekutif minim koordinasi dengan legislatif. Karena itu, sebagai lembaga yang memberikan keputusan tentang kebijakan anggaran, DPRD tidak optimal membahasnya.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi C DPRD Temanggung, Slamet Eko Wantoro. Sebagaimana diketahui, Pemkab Temanggung, dalam waktu dekat ini, akan memindahkan Pasar Hewan Progo ke tanah milik Pemkab di Kelurahan Walitelon.
Pemindahan tersebut, menyusul diterimanya bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa paket pengerjaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan Sungai Progo.
”Pembangunan ruang terbuka hijau yang mendapatkan dana dari pusat, pembangunannya menggunakan lahan pasar hewan, sehingga pasar hewan harus dipindahkan ke lain tempat,” kata Slamet Eko Wantoro.
Ia menjelaskan, pembangunan RTH sudah sesuai dengan perencanaan tata kota Temanggung. Dari sisi lokasi, tempat sudah sesuai. Tapi, bantuan yang diterima sejak akhir tahun lalu, tidak dikomunikasikan secara resmi kepada DPRD. ”Kami tidak diberitahu sampai kemudian dibahas dalam anggaran mendahului perubahan.”
Padahal, dengan pemberitahuan yang mendadak tersebut, DPRD tak dapat mengambil rumusan dan pertimbangan matang untuk pemindahan. Termasuk, penyusunan tata ruang pasar darurat.
Bupati Bambang Sukarno mengatakan, pihaknya selama ini lemah dalam koordinasi. Alasannya, sibuk mengawal untuk mendapatkan bantuan pembangunan Pemkab ke Jakarta. ”Kami mohon maaf apabila kurang koordinasi. Tetapi apa pun ini demi pembangunan Kabupaten Temanggung,” tandasnya. (zah/lis/ce1)