Ironis, Gedung Pemerintah Tak Ber-Amdal

118

TEMANGGUNG — DPRD Temanggung menemukan sejumlah gedung kantor pemerintahan, tak ber-amdal (analisis dampak lingkungan). Padahal, seluruh bangunan— baik milik pemerintah maupun swasta— harus mengedepankan faktor tersebut. Selain kantor pemerintah, sejumlah industri dan usaha menengah ke atas juga mengabaikan faktor tersebut.
”Temuan ini kami dapat saat inspeksi dan mengkaji aset daerah dan kinerja daerah, khususnya Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang memang menangani hal itu,” kata anggota DPRD Temanggung, Jumadi.
Dikatakan, gedung-gedung pemerintah seharusnya memiliki amdal, untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dengan begitu, maka seluruh masyarakat— baik perseorangan maupun industri— akan mempertimbangkan hal tersebut. ”Segera dilakukan kajian terhadap aset daerah yang tidak memiliki dokumen, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segera untuk diselesaikan.”
Dengan tidak dilakukan kajian dan penyelesaian, maka pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas amdal di masyarakat, akan mudah digugat oleh swasta.
Untuk itu, BLH sebagai pelaksana teknis, harus melakukan kajian dan penyelesaian. ”Sehingga tidak terjadi pelanggaran peraturan oleh pemerintah daerah.”
Dijelaskan, selain kantor dan gedung pemerintahan, pihaknya juga menemukan sejumlah bangunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak punya dokumen-dokumen terkait lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Namun, hal tersebut tidak ditindak tegas oleh BLH.
Ia mengkritik sikap BLH yang lembek dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh industri, terkait pengelolaan limbah. Namun, pihaknya memaklumi. Alasannya, BLH tidak punya petugas PPNS yang bisa melakukan tindakan secara hukum terhadap pelanggaran berkaitan dengan lingkungan hidup.
”Daerah harus segera mencari solusi demi terselamatkannya lingkungan dan masyarakat. Karena kurangnya PPNS dan sementara pelatihan dan pelantikan PPNS sangat tergantung dari Kementerian Dalam Negeri. Segera komunikasikan dengan BKD,” tandasnya. (zah/lis/ce1)