Gapensi Keluhkan Kepastian Hukum

125

SEMARANG- Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi kini mulai resah. Pasalnya, jumlah anggota Gapensi mengalami penurunan. Jika pada 2012 lalu tercatat ada 3.420 anggota, pada 2013 turun menjadi 2.983 anggota.
Ketua Umum Gapensi Jawa Tengah Djoko Oryxahadi mengatakan, penurunan jumlah anggota tersebut dipicu adanya perubahan PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi menjadi PP 04/2010. Revisi ini memunculkan berbagai peraturan dari pemerintah dan lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) masional yang berdampak pada kesulitan anggota untuk mendapatkan sertifikat badan usaha (SBU), sertifikat keahlian (SKA), sertifikat keterampilan (SKT) serta perubahan sistem pelelangan yang menggunakan sistem elektronik (LPSE). Disamping itu rasa ketidaknyamanan dialami oleh pelaku jasa konstruksi dimulai saat pelelangan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan sampai serah terima pekerjaan karena tidak ada kepastian hukum dan masih ada campur tangan dari LSM maupun aparat hukum yang mudah mengintervensi.
“Dari segi teknis, masalah masih dapat dicarikan pemecahannya, namun dari sisi hukum dalam pelaksanaan di lapangan, permasalahan tersebut dibawa ke ranah pidana sehingga sangat merugikan bagi pengusaha jasa konstruksi,” jelas Djoko.
Sebagaimana diketahui, dalam segi hukum, pelaksanaan pekerjaan dapat ditinjau. Dalam kontrak dengan pemerintah ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, kontrak kerja konstruksi dari perspektif hukum pidana, hubungan kontraktual dan tindak pidana korupsi serta tindak pidana korupsi dalam jasa konstruksi. Menyikapi berbagai permasalahan di atas, berbagai seminar sesungguhnya sudah pernah digelar. “Upaya untuk memecahkan persoalan yang terjadi pada para pengusaha konstruksi juga kami lakukan dengan menggandeng berbagai universitas, salah satunya hari ini (kemarin, red) kami melakukan kerjasama dengan UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana), dimana mahasiswa UKSW akan melakukan penelitian terhadap regulasi-regulasi yang ada, data, dan berbagai hal yang menyangkut masalah hukum,” ungkapnya.
Kepala Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UKSW Tri Budiono mengatakan, mahasiswa UKSW yang mengambil mata kuliah jasa konstruksi memang dianjurkan untuk melakukan studi lapangan dengan Gapensi. Harapannya agar mereka tahu bagaimana cara kerja pengusaha konstruksi secara nyata, sehingga dapat dimanfaatkan saat mereka telah memasuki dunia kerja. (eny/ton)