KENDAL—Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah sekolah dasar (SD) diduga diselewengkan. Seharusnya dana BOS hanya untuk operasional sekolah, namun kenyataannya justru digunakan untuk membayar honor guru tidak tetap (GTT).
Berdasarkan laporan Gelar Pengawasan Daerah oleh Inspektorat Kendal, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai tersebut terjadi di dua SD negeri di lingkungan UPTD Pendidikan Kaliwungu. Yakni di SD 1 Sarirejo dan SD 2 Sarirejo. Besarnya dana BOS ang dikeluarkan untuk membayar guru honorer tersebut Rp 14 juta di SD 1 Sarirejo dan Rp 13 juta SD 2 Sarirejo.
Kepala Inspektorat Kendal, Muhamad Ali Jusuf mengakui jika dana BOS di sejumlah SD di Kendal memang rentan diselewengkan. Lantaran banyak sekolah tidak memahami laporan yang tertib administrasi. Utamanya dalam hal pengeluaran keuangan yang berasal dari dana BOS, tidak dilakukan pemungutan Pajak Pendapatan Negara (PPN).
Selain itu, imbuhnya, di lingkungan UPTD Pendidikan Pageruyung. Yakni di SD 1 Gebangan, BOS digunakan untuk pembelian almari sebesar Rp 1,5 juta, pembelian kaos untuk siswa miskin Rp 1,3 juta, pembelian cat Rp 1,9 juta dan pembelian administrasi pembelajaran guru RPP sebesar Rp 1,8 juta.
Masih ditambah dengan SDN Getas Blawong untuk pembelian perangkat pembelajaran dengan dana BOS sebesar Rp 1,26 juta. Baik SDN 1 Gebangan dan SDN Getas Blawong, semua dana tersebut belum ada laporannya dan belum ada Pajak Pendapatan Negara (PPN) yang disetorkan ke Kas Negara.
Tak hanya itu, penggunaan BOS yang dilakukan tanpa pemungutan PPN juga terjadi di lingkungan UPTD Pendidikan Ngampel. Yakni, di SDN 1 Winong, SDN Dempelrejo, SDN 3 Sumbersari dan SDN 2 Sumbesari. Juga terjadi di UPTD Pendidikan  Patean, seperti di SDN 1 Gondang, SDN 1 Gonoharjo untuk konsumsi dan SDN 1 Kedungboto dan SDN 2 Peron untuk pengeluaran  koreksi ujian.
“Semua UPTD, kecuali UPTD Pendidikan Kaliwungu saat dilakukan klarifikasi masih dalam proses. Yakni mengakui kekuarangan bukti pendukung kepada Inspektorat. Sedangkan UPTD Pendidikan Kaliwungu yang Dana BOS untuk honor GTT sampai saat  ini belum ada tindak lanjut,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kendal, Muryono menyatakan bahwa dirinya sudah melarang sekolah penerima dana BOS untuk membayar honor GTT. “Tidak boleh BOS untuk membayar honor GTT. Sebab, fungsi BOS hanya untuk operasional sekolah bukan guru,” timpalnya.
Muryono mengaku, belum mengetahui adanya sejumlah SD yang melakukan tidak tertib administrasi dalam hal penggunaan dana BOS. “Tapi yang lebih mengetahui hal itu adalah Kepala Bidang Pendididikan Dasar (Kabidikdas),” tandasnya. (bud/ida)