Pemerintah Pusat Masih Mengkaji

BALAI KOTA – Pembangunan Semarang Outer Ring Road (SORR) terancam gagal. Harapan sharing dana pembangunan yang diajukan pemkot kepada pemerintah pusat ditanggapi dingin. Pembangunan SORR dianggap tidak ada kepentingannya bagi pemerintah pusat. Sebelumnya, dalam rencana pembangunan SORR, pemkot berharap anggaran pembangunannya bisa sharing dengan pemprov dan pemerintah pusat. Namun hingga saat ini pemerintah pusat masih mengkaji kepentingannya apabila jalur lingkar luar Semarang tersebut dibangun. Pasalnya, fungsinya dinilai sama dengan jalan tol Batang-Semarang yang saat ini sedang dibangun oleh pusat. Tol tersebut juga untuk memecah kepadatan lalu lintas kendaraan di Pantura Jateng termasuk Semarang.
Apalagi, invetasinya dihitung total bisa mencapai anggaran Rp 1 triliun lebih. Jika sekalian dibuat tol juga terlalu pendek, karena hanya 10 kilometer. ”Proposal sudah diajukan ke pusat sejak 2012, tapi memang masih tarik ulur. Kita harus melakukan upaya pendekatan ke pusat, karena tahun 2014 ini kita sudah siapkan Rp 10 miliar untuk pembebasan lahan,” kata Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang Iswar Amiudin kepada Radar Semarang, kemarin (10/6).
Bagi pemkot sendiri, lanjut Iswar, pembangunan SORR ini sangat penting. Untuk memecah kepadatan arus lalu lintas kendaraan yang selama ini terjadi di tengah kota. Dengan anggaran yang cukup besar, tentu sangat berharap ada sharing dengan pusat dan pemerintah provinsi.
Dalam DED (detail engineering design) jalur SORR akan melalui Kecamatan Mijen – Ngaliyan – Tugu (Selatan – Barat). Untuk pembebasan lahan saja diperkirakan mencapai Rp 75 miliar. Pembangunan fisiknya diperkirakan sebesar Rp 180 miliar. Padahal, perhitungan ini dilakukan sudah 2012, sehingga sekarang akan lebih besar lagi angkanya. ”Jalur lingkar selatan ini solusi mengatasi kemacetan di tengah kota, khususnya wilayah Krapyak – Jrakah dan bundaran Kalibanteng,” tegasnya.
Kabid Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kota, Sukardi, menambahkan, pemkot tidak akan mampu membangun SORR jika tidak ada sharing anggaran tersebut. Idealnya, sharing tersebut pemerintah pusat 50 persen, provinsi 25 persen, dan pemkot 25 persen.
Dalam DED, lebar jalur lingkar selatan ini 30 meter. Sedangkan panjangnya 10 kilometer, membentang dari Mangkang hingga Mijen. Ada 8 kelurahan yang akan dilewati, yakni Kelurahan Mangkang, Podorejo, Wonosari, Gondoriyo, Wates, Pesantren, Ngadirgo, dan Mijen. ”Kebutuhan lahannya sekitar 50 hektare. Untuk rencana pembebasan lahannya, kami sejauh ini belum berani melakukan sosialisasi. Prosesnya masih tahap pengajuan pembentukan tim kajian dan tim persiapan,” tandasnya.
Terpisah, Anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang, Djoko Setijowarno menilai, pembangunan SORR memang suatu keniscayaan untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Namun, pembangunan tersebut juga mengancam lingkungan di sepanjang jalan lingkar akan menjadi lahan komersial. Di mana hal itu tentu akan mengurangi lahan hutan lindung dan lahan produktif.
Sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah), kawasan yang akan dibangun SORR, merupakan kawasan hijau yang seharusnya dipertahankan semaksimal mungkin agar  tidak menjadi lahan terbuka. Jika kawasan hijau rusak, tak ada gunanya membangun Waduk Jatibarang, sejumlah polder, dan saluran air pengelak banjir.
”Seberapa besar kekuatan RTRW sebagai instrumen tetap menjaga lingkungan di sepanjang SORR tersebut tidak berkembang jadi lahan komersial. Konsistensi RTRW sangat diperlukan, jangan sampai karena iming-iming tertentu, tata ruang jadi tata uang,” sentilnya. (zal/aro/ce1)