SE Bupati untuk Jaga Pasokan Gas

163

MUNGKID– Surat Edaran (SE) Bupati Magelang soal harga eceran tertinggi (HET) yang dipermasalahkan kalangan DPRD karena membuat harga gas naik dibantah Pemkab Magelang. Surat tersebut, klaim Pemkab, justru untuk mengamankan pasokan gas.
Bupati Zaenal Arifin menegaskan, surat edaran yang dikeluarkan pada zaman Pelaksana Tugas Bupati Agung Trijaya   dikeluarkan di tengah ketidakpastian harga elpiji. “SE sebagai upaya menjaga ketersediaan elpiji 3 kg yang kadang sulit didapatkan, terutama pada musim penghujan dan hari-hari keagamaan, sebagai akibat permintaan makin meningkat, tanpa diimbangi ada penambahan alokasi dari PT Pertamina,” kata Bupati Zaenal Arifin, kemarin.
Penegasan itu menjawab pertanyaan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Magelang. Sebab, dalam SE Sekda juga disebutkan adanya tambahan biaya angkut Rp 1.250 per tabung. Hal itu membuat harga elpiji 3 kg—lazim disebut gas melon— yang seharusnya Rp 12.750, naik menjadi Rp 14.000 di tingkat pengecer.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN, Achmad Sarwo Edy, mempertanyakan dasar kebijakan atas terbitnya SE Sekda dimaksud. Padahal, harga gas elpiji 3 kg disubsidi pemerintah. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, menurut dia, penentuan harga hendaknya memperhatikan kondisi riil di masyarakat.
“Kami belum tahu daerah lain apa juga seperti ini. Yang pasti, kami berharap agar minimal ada jawaban dari bupati terkait dasar munculnya SE itu apa. Harus ada solusi konkret karena LPG 3 kg ini adalah barang subsidi,” tandasnya.
Bupati Zaenal menjelaskan, SE itu merujuk pada ketentuan bab VI pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26/2009 tentang penyediaan dan pendistribusi elpiji 3 kg. “Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan, pendistribusian elpiji, Pemprov bersama pemkab/pemkot menetapkan HET elpiji tertentu pada titik serah pangkalan atau sub penyalur atau HET pada titik pangkalan.
“Termasuk terkait dengan rencana pemprov untuk menetapkan HET elpiji di Jateng Rp 14.000,” katanya, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Saryan Adiyanto. (vie/lis)