Mantan Kades Mlilir Divonis 1 Tahun

100



MANYARAN – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang akhirnya menjatuhkan pidana 1 tahun penjara kepada mantan Kepala Desa (Kades) Mlilir, Kecamatan Bandungan,
Kabupaten Semarang, Syamsul Khairi, 45. Yang bersangkutan dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan desa berkembang tahun 2011. Selain pidana badan, Syamsul juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

”Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ungkap hakim ketua Jhon Halasan Butar Butar saat membacakan amar putusannya, Senin (9/6).

Majelis hakim menilai, terdakwa melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsider.

”Bantuan dana sebesar Rp 100 juta dari APBN yang sedianya dibagikan kepada kelompok masyarakat sebagai modal stimulan justru diselewengkan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan pihak lain,” beber majelis hakim.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. ”Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, berlaku sopan dalam persidangan, dan belum pernah dihukum sebelumnya,” imbuhnya.

Menanggapi vonis tersebut, terdakwa bersama penasihat hukumnya menyatakan menerima. Namun hal tersebut berbeda dengan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa yang menyatakan masih pikir-pikir. Pasalnya putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara satu tahun empat bulan serta denda Rp 50 juta subsider empat bulan kurungan.

”Berhubung dari JPU masih menyatakan pikir-pikir, maka keputusan ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kami beri waktu tujuh hari untuk menyatakan pikir-pikir,” ungkap hakim ketua sebelum mengakhiri persidangan.

Seperti diketahui, terdakwa terbukti melakukan penyelewengan dana bantuan dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 100 juta. Dana batuan Pemprov itu diperuntukkan untuk kegiatan nonfisik.

Terdakwa membuat proposal fiktif kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian diajukan ke Bapermasdes. Namun setelah dananya dicairkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng, terdakwa membuat keputusan dan mengalihkan kegiatannya pada program fisik.
Seharusnya, dana itu digunakan untuk kegiatan seperti di bidang pertanian, hortikultura, peternakan, perikanan, dan modal usaha sesuai potensi yang dimiliki desa dan dibagikan kepada kelompok masyarakat sebagai modal stimulan. Dalam hal ini, dana malah digunakan untuk membangun jalan, balai desa, dan membayar utang terdakwa. Modusnya, terdakwa membentuk kelompok pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan kepala desa, tanpa melalui musyawarah. (fai/ton/ce1)

Silakan beri komentar.