Polda Bidik Sukawi Sutarip

112

BANYUMANIK–Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng menyatakan akan membuka kembali penyelidikan kasus dugaan korupsi asuransi fiktif yang melibatkan anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004. Kasus yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,7 miliar itu diduga juga melibatkan mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng Kombes Pol Djoko Purbohadijoyo mengatakan, mantan orang nomor satu di Kota Semarang tersebut diduga menerima aliran dana atas program asuransi anggota dewan Kota Semarang periode 1999-2004.
“Kami buka lagi kasusnya dengan penyelidikan dengan fokus pada mantan Wali Kota Sukawi. Penyelidikan dilakukan karena dugaan keterlibatan dalam proses penganggaran,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (6/6).
Djoko menambahkan, penyelidikan terhadap yang bersangkutan sebenarnya sudah pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Namun sempat terhenti lantaran sejumlah penyidiknya pindah. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan penyidik Polrestabes Semarang yang menangani penyidikan mantan anggota dewan. “Ini penyelidikan baru dan tindaklanjut dari sebelumnya,” katanya didampingi Kasubdit Tipikor, AKBP Agustinus Setiawan.
Pernyataan tersebut diungkapkan menyusul telah dilimpahkannya berkas penyidikan dugaan korupsi asuransi fiktif yang melibatkan anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 oleh penyidik Polrestabes Semarang kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang beberapa waktu lalu. Sebanyak tiga berkas telah diserahkan dengan masing-masing berkas ada 7 tersangka, 5 tersangka dan 4 tersangka. Total ada 16 tersangka. Di antaranya, Siyam Sutopo (PDIP), Siti Markamah (Golkar), Leonardus Andi Suryono (unsur PLN), Adi Kuntoro (PDIP), Idris Imron (PKB), Sugiyono (PDIP), Otok Riyanto (PDIP), Herman Yoostam (PDIP), Fajar Hidayati (PAN), S Munasir (PDIP), dan Heru Widyatmoko (Golkar).
Kepala Kejari Semarang Abdul Azis mengatakan, terkait penyelidikan di Polda tentunya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Namun untuk administrasinya akan berkoordinasi dengan Kejari Semarang. “Penunjukan jaksa dari Kejati dan jaksa Kejari. Tahap II dan selanjutnya di sini (Kejari),” ungkapnya.
Seperti diketahui, kasus ini terjadi sekitar Maret 2003. Ketika itu, seluruh anggota dewan sepakat untuk menerima uang tunai yang berasal dari mata anggaran asuransi jiwa di pos DPRD Kota Semarang periode tahun 2003. Anggaran dicairkan sampai proses penunjukan lembaga asuransi, yakni Pasaraya Life Insurance.
Usai diproses, anggaran kemudian cair. Namun oleh Muhammad Abdul Syukur Ghany, salah satu pimpinan dewan (terpidana), uang yang diterima lalu dibagikan secara bertahap ke seluruh anggota dewan. Setiap anggota sesuai kuitansi mendapat Rp 38.000.400. Secara riilnya mereka hanya terima Rp 36 juta. Dana yang seharusnya dibayarkan ke lembaga asuransi, justru dinikmati sendiri. (fai/aro)