PLEBURAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng benar – benar memfasilitasi secara maksimal pemilih yang berada di rumah sakit (RS) saat Pilpres 9 Juli mendatang. Pada Pileg 9 April lalu, jumlah pemilih di RS yang terlayani KPU sangat sedikit.
Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah mengatakan, TPS di RS sangat diperlukan untuk melayani para pasien atau penunggu pasien. “Pengalaman Pileg lalu, di RSUP Dr Kariadi itu ada 800 pemilih yang terlayani hanya 25 orang. Lalu di RS Tugu Semarang ada sekitar 400 pemilih, yang terlayani sekitar 25 orang. Juga di RS Ketileng (RSUD Kota Semarang) ada sekitar 170 pemilih, yang dilayani hanya 15 orang,” katanya.
Menurut Abhan, seharusnya penyelenggara pemilu bisa menyediakan TPS khusus di sana. Sama seperti yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Dia mencontohkan, dari hasil pemantauannya di Lapas Klas I Kedungpane Semarang pada Pileg lalu ada 3 TPS, dan pemilih di sana terlayani dengan maksimal.
Dia tak membantah ketika ditanyakan sudah ada Surat Edaran KPU nomor 395/KPU/V/2014 tertanggal 6 Mei 2014 lalu yang salah satu isinya TPS sudah bisa didirikan di Rumah Sakit Jiwa, selain Panti Sosial/Jompo dan Bandara Internasional. “Ya itu, masa yang RSJ saja dilayani terus RSU tidak,” lanjutnya.
Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng Abdul Fikri Faqih mengatakan di RS perlu dibangun TPS. “Karena ada pemilih yang sedang sakit, seharusnya petugas KPU yang mobile. Melayani membawa kotak suara ke sana. Minimnya partisipasi pemilih di RS karena teknis seperti ini tentu penyelenggara pemilu perlu diingatkan,” tegasnya. (ric/aro)