GUBERNURAN – Setelah lama ditutup, Pemprov Jateng akhirnya membuka operasional 7 jembatan timbang (JT) mulai, Senin (9/6) ini. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berdalih, penutupan JT selama ini, hanya dilakukan sementara sembari menunggu perbaikan sistem.
Menurut Ganjar, JT yang ditutup hanya 9 dari 16 JT di Jateng. Namun 7 sisanya butuh perbaikan sistem sehingga ditutup sementara oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Jateng. ”Penutupan dilakukan dalam rangka konsolidasi dan perbaikan sistem. Ini hanya sementara. Besok (hari ini, Red) akan dibuka lagi,” katanya kemarin.
Dikatakan Ganjar, JT tetap harus dibuka karena menjadi satu-satunya cara untuk mengontrol kelebihan muatan. Dia membantah penutupan JT dilakukan selamanya. ”Kami harus tetap kontrol kelebihan muatan dengan cara apa pun, agar kondisinya tidak lebih parah,” ujarnya.
Setelah itu, Pemprov Jateng akan melakukan revitalisasi terhadap seluruh JT di Jateng. Pemprov Jateng dan Kementerian Perhubungan telah mengevaluasi sistem JT. Salah satu problem utama adalah regulasi yang sudah kedaluwarsa. Hal ini sudah dicarikan solusi dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang JT yang baru. ”Kami upayakan agar cepat ada PP baru, sebelum pergantian presiden,” imbuhnya.
Dari evaluasi yang dilakukan, imbuhnya, diketahui JT tidak bisa diatur secara parsial satu provinsi. Regulasi harus diatur secara nasional karena jalur truk-truk bermuatan berat terkoneksi dari Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara Timur. Seluruhnya harus satu standar dengan sistem komputer terkoneksi online.
JT terutama di Jateng juga terkendala area sempit dan tidak adanya sarana prasarana lengkap. Dengan ruang sempit, tak ada alat penurun beban dan pergudangan, maka sistem penindakan tidak berfungsi. Karenanya Ganjar akan menagih komitmen pemerintah pusat dalam penyediaan anggaran APBN. Sebab untuk membuat JT yang representatif, dibutuhkan areal seluas dua hektare dan biaya Rp 2 miliar.
Sementara itu, Pemprov Jateng sendiri akan menganggarkan dana insentif petugas JT. Dari semula Rp 50 ribu per orang per hari, dinaikkan jadi Rp 200 ribu. Tujuannya agar tak ada praktik pungli lagi.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih mengkritik langkah pemprov menutup JT. Menurutnya ditutupnya semua JT di provinsi ini akan membuat muatan tidak terkendali. ”Ditutupnya jembatan timbang ini juga akan menyebabkan loss pendapatan. Wong itu sebelumnya ditarget Rp 40 miliar per tahun. Fungsi jembatan timbang itu untuk pengendalian muatan yang muaranya pada penyelamatan jalan,” katanya. (ric/aro/ce1)