KAJEN – Operasi penertiban perizinan dilakukan petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perizinan, dan Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Pekalongan. Hasilnya, ratusan pengusaha jins di Kecamatan Kedungwuni, Bojong, Wonopringgo, Karangdadap dan Wiradesa kedapatan tidak memiliki izin, khususnya izin Instalasi Pengelolaan Limbah Cair (IPAL). Banyak limbah cair cucian jins dibuang sembarang tempat tanpa ada tindakan apapun dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, bahkan terkesan tutup mata. Tak heran, jika warga sering bentrok dengan pengusaha jahitan dan cucian jins tersebut.
Terlebih menjelang perayaan hari raya Idul Fitri, hampir semua pengusaha jins mulai dari jahitan dan cucian jins beroperasi di atas 12 jam. Sehingga limbah cucian jins yang dihasilkan semakin banyak, seperti DI Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo. Lebih dari 4 pengusaha cucian jins di desa tersebut membuang limbang cairnya tanpa proses IPAL.
Bambang, 43, warga Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Jumat (6/6) siang kemarin, mengungkapkan, bau menyengat dari limbah cucian jins yang dihasilkan warganya, sangat mengganggu ketika melakukan ibadah salat malam.
Menurutnya, jika sampai bulan Ramadan nanti pengusaha cucian jins tidak membuang limbah di desa lain, maka warga akan menutup paksa usaha cucian jins tersebut. ”Setiap malam menjelang maghrib bau menyengat limbah jins, sangat mengganggu,” keluh Bambang usai salat Jumat kemarin.
Bambang mengaku, segala upaya sudah ditempuh, mulai protes terhadap pengusaha cucian jins hingga melayangkan surat kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pemda Pekalongan, namun hasilnya tidak sesuai harapan. ”Dulu pernah para pengusaha cucian jins dipanggil oleh pemda dan membuat perjanjian, setelah itu ya bubar saja, tanpa ada tindak lanjut yang sesuai harapan warga,” tandas Bambang.
Kepala Satpol PP Kabupaten Pekalongan Yuswo Hadi mengakui jika ratusan pengusaha jahitan dan cucian jins tidak memiliki izin usaha dan izin IPAL. Menurutnya, sebagian pengusaha tersebut adalah pindahan dari usaha sejenis di Jakarta. Pihaknya hanya sebatas mendata dan merekomendasikan agar pengusaha tersebut segera mengurus izin pada instansi terkait.”Setelah 15 hari dari penertiban awal, akan kita tindak lanjuti lagi,” jelas Yuswo.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, Sigit Pambudiono, menyesalkan sikap pengusaha jins yang tidak juga menindaklanjuti izin IPAL-nya. Sementara ini baru sebatas mengajukan surat permohonan izin, namun tidak ada tindaklanjut nyata di lapangan.(thd/aro)