Alokasi Dana Desa Rawan Dikorupsi

119

KENDAL—Bupati Kendal Widya Kandi Susanti akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pengarahan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa menyusul akan turunnya alokasi dana desa (ADD). Sesuai undang-undang, besaran ADD yang akan diterima setiap desa mencapai Rp 1,5 miliar lebih per tahun. Widya khawatir jika kepala desa tergiur dengan jumlahnya yang besar, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan dana maupun jabatan.
 “Sebab selama ini desa tidak pernah menerima anggaran sebesar itu. Jadi, rawan untuk terjadi korupsi jika tidak dikelola dengan baik.  Baik dalam arti penggunaan sesuai laporannya. Jika tidak, maka bisa dianggap korupsi,” ujarnya kemarin.
Selain KPK, Widya juga akan meminta kejaksaan dan kepolisian setempat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD. “Kami juga akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jateng dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng untuk memberikan pengarahan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang tepat,”  tuturnya.
Widya berpesan agar kepala desa jangan sekali-kali menggunakan dana untuk kepentingan di luar desa. Sebab, Widya yakin dengan ADD, pembangunan desa bisa dilakukan secara maksimal, karena sudah tidak bergantung lagi pada APBD Kendal. (bud/aro)