Tak Relevan, 4 Perda Dicabut



2346

UNGARAN – Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Semarang akan mengusulkan pencabutan 4 Peraturan Daerah (Perda) ke DPRD Kabupaten Semarang. Perda yang diusulkan dicabut antara lain Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) Suruh, RDTRK Ungaran, RDTRK Ambarawa, dan Perda Lembaga Kemasyarakatan.
Menurut Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang, Sukaton Purtomo, pencabutan empat Perda akan dilakukan lewat mekanisme rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada 25 Juni 2014. Sebagai dasar pencabutan empat Perda adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dan Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Katon mengatakan, dalam penyusunan RDTRK mengacu PP No 8 Tahun 2013 adalah menggunakan peta dasar dan peta tematik, sebelumnya tidak memakai peta dasar dan tematik. Sehingga penyusun RDTRK menjadi lebih detail dari pada sebelumnya.
“Kami sudah menyusun draf rancangan perda (Raperda) pengganti Perda yang dicabut. Raperda itu akan diusulkan bersamaan pencabutan empat Perda dalam rapat paripurna DPRD. Targetnya Raperda baru bisa selesai tahun ini,” kata Sukaton, Kamis (5/6) kemarin.
Lebih lanjut Sukaton mengatakan, dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2014 ada 9 Raperda usulan dari eksekutif di antaranya raperda pengganti perda yang dicabut. Sementara lima Raperda lain meliputi raperda retribusi perizinan tertentu, raperda pengembangan dan pemberdayaan UMKM, raperda izin gangguan, raperda penyelenggaraan waralaba serta raperda ketertiban umum.
“Untuk lima Raperda itu sudah selesai dibahas dan sudah diajukan ke Gubernur untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi akan segera diundangkan,” imbuhnya. (tyo/aro)