SOLO-Indikasi ketiadaan pengajuan izin pemasangan spanduk penerimaan peserta didik baru (PPDB) oleh sekolah swasta semakin nyata. Pemasangan spanduk secara masif, yang salah satunya berada di pagar tempat pemakaman umum (TPU) Purwoloyo Jebres, ternyata juga tak mengantongi izin dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), selaku pemangku lahan makam.
Kepala DKP Solo, Hasta Gunawan mengakui belum mengetahui jika pagar salah satu makam di Solo dijadikan ajang pamer spanduk sejumlah sekolah swasta. Ia menegaskan, tak pernah menerima permohonan izin atau semacam permisi untuk menggunakan salah satu bagian bangunan makam dari pihak sekolah. “Tidak ada kok yang izin ke kami untuk minta izin. Saya tidak tahu kalau di SKPD lain yang terkait reklame,” kata Hasta, kepada Radar Solo, Rabu (4/6).
Ia tak memungkiri, di sekitar TPU Purwoloyo terdapat sejumlah sekolah. Informasi mengenai sekolah dan tata cara penerimaan, ucap dia, memang dibutuhkan, terutama oleh orangtua atau wali murid. Namun demikian, bukan berarti pihak sekolah bisa secara instan mencomot tempat-tempat umum untuk dijadikan media mengiklankan sekolah. Sementara untuk iklan PPDB tersebut, Hasta juga belum memahami, apakah masuk kategori iklan sosial atau tidak. “Ya, sebenarnya sekolah bisa melalui prosedur dulu, kalaupun itu masuk iklan sosial, yang penting kan ada izinnya untuk menggunakan tempat,” kata dia.
Hasta menilai, pemilihan bagian bangunan TPU juga bukanlah tempat yang tepat. “Ya kebangetan kalau masangnya di TPU. Kalau minta izin ke kami, pasti juga tidak akan kami perbolehkan. Tapi, kami yakin pemkot tetap permisif kok untuk informasi seperti itu (PPDB). Tapi, ya paling tidak sekolah mau minta izin,” paparnya.
Diketahui, pemasangan spanduk PPDB oleh sekolah swasta itu juga tak melalui perizinan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora). Disdikpora baru akan mengecek keberadaan spanduk-spanduk liar yang terpasang di tempat-tempat tak sewajarnya itu.
Terpisah, Sekretaris Musyarawah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Literzet Sobri mengatakan pemasangan spanduk, apapun itu, seharusnya tetap mengikuti koridor aturan. Begitu pula, untuk pemasangan spanduk PPDB. Dikatakanan, semestinya pihak sekolah menghormati aturan yang ada. Apalagi jika menyangkut tempat-tempat umum. “Misalnya, kayak spanduk capres atau lainnya kan juga sudah ada aturannya. Yakni, tidak boleh di jalan-jalan protokol atau TPU,” kata dia.(ria/mas)