TEMANGGUNG — Sejumlah ormas menyatakan diri netral dalam pemilu presiden. Bahkan, GP Ansor Temanggung yang menjadi sayap Nahdlatul Ulama, pucuk pimpinan mengajukan nonaktif selama pilpres.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang menyatakan nonaktif, antara lain, GP Ansor, Banser, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan GUSDURian. Pernyataan tersebut disampaikan terbuka bahwa organisasi-organisasi tersebut memilih untuk mengambil jalan netral, ketimbang mendukung salah satu pasangan calon.
Ketua GP Ansor Temanggung, Yami Blumut, bahkan memilih untuk nonaktif selama pelaksanaan pilpres. Satu sisi, non-aktifnya tersebut, merupakan wujud netralitas yang akan diberikan selama masa pilpres. Sisi yang lain, menurut alumni Pertanian Unsoed Purwokerto ini, bagian dari penyelenggara pemilu.
”Selama saya nonaktif, saya berikan mandat pelaksana tugas harian (plh) kepada Miftahudin yang Wakil Ketua GP Ansor,” terang Yami.
Kendati secara kelembagaan netral, namun para anggota dan pengurus GP Ansor serta Banser diperbolehkan untuk memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon.
Namun, untuk hal tersebut, pihaknya melarang keras membawa bendera organisasi sayap Nahdlatul Ulam. ”Tidak boleh membawa nama organisasi.”
Dengan tidak mendukung salah satu capres, terang Yami, bukan berarti organisasi paramiliter ini tidak mengambil peran selama pilpres. Mereka akan melakukan pengamanan selama masa pilpres untuk menjaga kondusivitas wilayah.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Cabang PMII Temanggung, Rozakul Yazid. Ia telah menginstruksikan kepada pengurus dan anggotanya untuk tidak terlibat dalam aksi dukung mendukung salah satu pasangan calon.
”Kami netral dan silakan memilih secara pribadi. Tidak boleh membawa organisasi dalam gerakan politis untuk mendukung,” terangnya.
Sementara itu, Jaringan GUSDURian Temanggung, memberikan statemen terbuka tentang netralitas ini. Organisasi yang berisi para pengkaji pemikiran KH Abdurrahman Wahid ini tidak akan memberikan dukungan politik. (zah/lis/ce1)